Maritim - Jakarta,  Menko Maritim, Luhut B. Pandjaitan mengatakan program tol laut telah berhasil menekan disparitas harga hingga 25%.  "Kami sudah bangun 30 titik logistik di timur dan barat agar kesenjangan tidak terlalu besar. Harga di Indonesia timur, kami ambil sampling misalnya antara Surabaya dengan daerah terpencil di Indonesia Timur 20-25 persen harga sudah turun," kata Menko Luhut saat Rakornas Kemaritiman di TMII, Jakarta, Kamis (4/5).  "Nantinya rute dan trayek kapal kita perbanyak. Saya yakin turunannya disparitas harga ini lebih baik lagi, bisa sampai 50 persen pada 1-2 tahun ke depan," ujarnya.

Potensi Ekonomi Kelautan Menko Luhut mengatakan potensi kekayaan laut Indonesia yang berjumlah hampir Rp 19,000 triliun rupiah bisa mendongkrak ekonomi Indonesia.  "Angka ini dari data BPS, menurut ESDM bisa lebih besar dari itu. Dari data ini, hampir sembilan persen laut yang kita lakukan seismic study (studi objek bawah laut). Ini penting kita lakukan sehingga kita dapat data lebih lengkap lagi," kata Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut B. Panjaitan dalam pidato pembukaannya. Tetapi potensi yang besar ini belum digali secara maksimal. Karenanya Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman menurut Menko Luhut, harus menjalankan program-program yang tepat sasaran. "Baru kita sadari ternyata kita masih banyak bolong sana sini menyangkut hukum kemaritiman. Di mana Indonesia itu 75 persen laut dan tidak punya batas laut hampir 54 ribu km," kata Menko Luhut. Cantrang Menjawab pertanyaan tentang penggunaan cantrang, kepada wartawan Menko Luhut mengatakan Menteri KKP sudah diberikan wewenang oleh Presiden untuk mengatasi polemik ini.  "Tadi Presiden sudah sampaikan, bahwa kita harus mencari alternatif lain untuk pemanfaatan laut kita. Nanti Bu Susi akan mencari alternatifnya dan sudah diperintahkan oleh Presiden Bu Susi yang atur," kata Menko Luhut. Presiden Joko Widodo saat menyampaikan sambutannya meminta agar para pembuat kebijakan dan nelayan untuk menghentikan polemik penggunaan cantrang dengan mencari alternatif penggantinya seperti budidaya akuakultur. Budidaya pengembangan organisme akuatik secara lepas pantai ini menurut Presiden modal awalnya tidak terlalu mahal, sekitar Rp 47 miliar. Kalau belum mampu membiayai sendiri, Presiden menyarankan melakukannya dengan pola kemitraan.  Menko Luhut setuju dengan alternatif ini.  "Ya, itu memang salah satu pilihan, teknologi berkembang. Tadi Presiden menyampaikan berdampak pada bisa multiplier effect nya tinggi. Jadi akuakultur ini bisa kita kembangkan," katanya. Rakornas Rakornas Bidang Kemaritiman ini 2017 dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, anggota DPR/DPD, gubernur, wali kota dan bupati seluruh Indonesia.