Cikarang, Jawa Barat - Menko Maritim, Luhut Pandjaitan mengatakan sesuai arahan Presiden untuk mengintegrasikan Jakarta dan Jawa Barat pemerintah saat ini sedang mengkaji membangun Kawasan Ekonomi Khusus di sekitar Bekasi dalam rangka menopang perekonomian nasional.

“Presiden sudah memberikan arahan untuk membuat integrasi Jakarta-Bandung. Pulau Jawa akan menjadi satu kota sendiri dalam 45 tahun ke depan, “ ujar Menko Luhut pada acara tutup atap di kawasan Meikarta, Cikarang, Jawa Barat (29/10).

Pembahasan kawasan ekonomi ini akan dibahas pemerintah bersama tim ahli dan juga para pelaku di dunia usaha.

“Secepatnya akan kami panggil para pemilik usaha di sini untuk membahas hal ini. Kami akan mengkaji apakah daerah sepanjang 10 km ini bisa kita buat sebagai satu kesatuam industri dan kawasan, sehingga dengan demikian memberikan kemudahan. Kami akan bergerak cepat agar nanti dalam sebulan pemerintah sudah bisa buat keputusan mau dibuat seperti apa kawasan ini," ujarnya,

Dalam kajian tersebut menurut Menko Luhut juga akan dikaji apakah kawasan Bekasi memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai kawasan ekonomi khusus. Kawasan ekonomi khusus terbagi dalam beberapa zona, di antaranya logistik, pengolahan ekspor, energi, industri, pengembangan teknologi, pariwisata, dan ekonomi lain.

“Pemerintah membuat kawasan ekonomi-ekonomi khusus, totalnya ada 11 daerah dan baru tiga yang sukses, sedangkan empat sedang dikerjakan," ujar Menko Luhut dalam sambutannya.

Jika terealisasi, Bekasi akan menjadi kawasan ekonomi khusus pertama di Jabar, untuk menunjang rencana ini, menurut Menko Luhut, desain transportasi, desain permukiman, desain air, desain segala macam harus dilakukan dari sekarang.

“Untuk itu pemerintah pusat akan memikirkan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur seperti light rail transit (LRT) trase Cawang-Bekasi Timur ke Cikarang, Kabupaten Bekasi," ucapnya.

“Menko Luhut mengatakan jika ada yang perlu dibenahi dalam masalah perizinan harus segera diselesaikan tetapi ia mengapresiasi langkah Lippo yang menyediakan apartemen dengan harga setara rumah bersubsidi pemerintah.

"Saya tertarik apartemen yang luasnya 23 meter namun dengan harganya yang hampir sama dengan punya Pemerintah. Saya akan lapor Presiden. Kenapa Lippo bisa bikin murah, Pemerintah tidak bisa bikin murah. Saya sangat apresiasi pembangunan ini tapi kalau ada kritik harus segera diperbaiki," ucapnya.