Marves - Bali, Aksi afirmasi belanja Produk Dalam Negeri atau PDN selama dua tahun terakhir telah berjalan dengan baik. Menurut laporan LKPP dan Kementerian BUMN, realisasi belanja PDN meningkat 80% dari 749,5 triliun pada 2022, menjadi 1.349,8 triliun pada 2023. Hal ini diungkapkan oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan dalam sambutannya secara virtual dalam Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri: Kemandirian Produk Dalam Negeri Menuju Indonesia Emas yang diselenggarakan di Denpasar Bali, Selasa (3-5-2024).

”Capaian yang baik ini hendaknya terus ditingkatkan untuk mendukung industri dalam negeri sehingga dapat menciptakan perekonomian yang lebih kuat dan berkualitas,” ujar Menko Marves.

Menurut perhitungan Bappenas, belanja PDN tahun 2023 berkontribusi 0,68% terhadap perekonomian dan menyerap hingga 1,30% atau 1,82 juta tenaga kerja. Jika performa ini terus ditingkatkan diyakini dapat berkontribusi untuk mencapai Indonesia Maju pada tahun 2045. Kondisi ini memberikan kepastian ke industri dalam hal penyediaan demand, pengembangan industri dan inovasi PDN, dan peningkatan investasi untuk pengembangan PDN.

”Untuk itu saya harapkan seluruh K/L, Pemda dan BUMN untuk memperbaiki proses di internal agar seluruh belanja terdigitalisasi, transparan dan bertata kelola baik. Kemudian, belanja PDN minimal 95% dari anggaran belanja barang dan jasa dengan prioritas merek lokal yang diproduksi di dalam negeri, bukan sekedar packaging saja,” tegas Menko Luhut.

Menko Luhut juga menambahkan agar secara bertahap hingga Agustus 2024 seluruh K/L, Pemda dan BUMN mengalihkan seluruh penggunaan KKP menjadi Kartu Kredit Indonesia. Selain itu, Indeks Kepatuhan Belanja PDN yang telah disusun oleh BPKP agar menjadi early warning system pengawasan oleh kejaksaan, kepolisian, OJK dan BI. 

Menko Luhut menekankan kepada seluruh K/L dan Pemda harus mengembangkan roadmap pengurangan impor, dengan target impor maksimal 5% dari belanja. Penyusunan roadmap diharapkan selesai maksimal pada semester 1 tahun 2024. Selain itu, kritisi pelaku usaha agar meningkatkan kualitas dan pelayanan PDN. Belanja yang bersumber dari pinjaman luar negeri agar tetap memprioritaskan penggunaan PDN.

”Mimpi yang lebih besar melalui program Bangga Buatan Indonesia adalah menjadikan masyarakat sebagai konsumen utama PDN. Kita manfaatkan bonus demografi yang berlangsung hingga 2030 agar menjadi sumber demand yang kuat,” kata Menko Marves.

Senada dengan hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang optimistis melalui gencarnya Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) seperti pelaksanaan Business Macthing, akan mengakselerasi terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. Adapun sasaran utama dalam pelaksanaan Business Matching 2024 ini diantaranya mengejar pembelian produk dalam negeri, khususnya di lima sektor yang memiliki potensi pengadaan terbesar. Kelima sektor itu adalah konstruksi, alat peralatan pertahanan dan keamanan, transportasi, pertanian, serta farmasi dan alat kesehatan.

”Tidak lupa untuk industri kecil dan menengah, kami juga akan terus berupaya agar bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk dibeli pada pengadaan barang dan jasa,” tandasnya.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

No.SP-51/HUM/ROKOM/SET.MARVES/III/2024