Maritim – Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli berkesempatan menyampaikan sambutannya pada Penyelenggaraan Bali Tuna Conference ke-2 dan International Coastal Tuna Business Forum ke-5. Pada forum internasional terbesar dan berskala internasional yang khusus membahas keberlanjutan komoditas ikan Tuna, Rizal mengatakan pengelolaan tuna sebagai komoditi utama Indonesia harus diperhatikan, dari hulu ke hilir. Diharapkan ke depannya Indonesia bisa menjadi negara penghasil tuna terbesar dunia yang sustainability, tracebility, dan accountability. Sehingga dunia dapat melihat komitmen Indonesia dalam menjaga habitat tuna. Dalam sambutannya Menko Rizal menyampaikan berdasarkan data FAO, sepertiga (1/3) stok tuna yang ada saat ini diperkirakan telah ditangkap pada kondisi biologically unsustainable levels. Sedangkan stok tuna sisanya yang berjumlah 66,7 persen pun telah ditangkap pada kondisi maksimum atau fully fished. Data stok sumberdaya tuna yang sama, khususnya di bagian barat Samudera Hindia, juga telah mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 30 perseb selama beberapa tahun terakhir. Penurunan ini umumnya disebabkan oleh kegiatan IUU Fishing. Lebih lanjut Menko Rizal menyampaikan bahwa Indonesia sangat berpeluang menjadi eksportir utama komoditas Tuna di dunia. Hal ini merupakan efek positif dari pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing atau dikenal dengan IUU Fishing yang sangat gencar diimplementasikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Hal lainnya yang penting adalah perlunya sinergi para stakeholders komoditi Tuna, dimana disadari pentingnya Tuna baik bagi dunia bisnis maupun sebagai sumber asupan protein hewani bagi masyarakat dunia. Menko Rizal juga menggarisbawahi pentingnya penerapan traceability, dimana sertifikat hasil tangkapan ikan menjadi prasyarat dari negara-negara yang menjadi pasar produk perikanan Indonesia seperti Amerika Serikat, Uni Eropa dan lainnya. Rizal berharap traceability ini dapat meningkatkan daya jual serta penggunaan komoditas tuna Indonesia di pasar dunia. Berkaitan dengan hal tersebut Presiden Jokowi telah menetapkan Peraturan Presiden No. 43 tahun 2016 tentang pengesahan agreement on port state measures to prevent, deter, and eliminate illegal, unreported, and unregulated fishing atau persetujuan tentang ketentuan negara pelabuhan untuk mencegah, menghalangi, dan memberantas penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur. Penetapan Peraturan Presiden tersebut mendapat apresiasi dari FAO yang menyatakan Indonesia merupakan salah satu negara terdepan dalam penerapan Port State Measures to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing Agreement. (Sp/Arp)