Marves - Bandung, Melihat pentingnya peran hubungan masyarakat (humas) dalam penyebaran informasi di era digitalisasi, Biro Komunikasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menyelenggarakan Workshop dan Focus Group Discussion (FGD) Komunikasi Publik Pemerintah di Bandung pada Rabu (31/07/2024). Acara yang dikemas secara kasual ini dilaksanakan untuk mengembangkan kapasitas dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan komunikasi publik oleh pemerintah kepada masyarakat.

Manajemen krisis menjadi sangat penting untuk mencegah atau mengurangi efek yang timbul dari krisis, karena tanpa manajemen krisis yang mumpuni, posisi pemerintah bisa terancam.

“Kami melihat manajemen krisis sebagai prioritas yang harus kita atasi bersama sehingga kita bisa menghadapi, merencanakan, dan mengantisipasi situasi-situasi di sekitar kita. Dengan demikian, publik dapat menerima penjelasan yang tepat, akurat, dan presisi,” ujar Kepala Biro (Karo) Komunikasi, Andreas Dipi Patria dalam sambutannya.

Workshop komunikasi kali ini mendatangkan Praktisi Komunikasi Krisis, Jojo S. Nugroho, yang membawa topik “Manajemen Komunikasi Krisis.” Jojo mengatakan bahwa, “Listen to understand menjadi kunci. Sebagai humas, harus jago mendengarkan masyarakat. Saat terjadi krisis, kita harus benar-benar paham isu yang sedang bergulir di masyarakat sehingga tidak salah jawab.”

Jojo juga menambahkan pentingnya bagi humas Kementerian/Lembaga untuk menguasai pembuatan standby statement, yang terdiri dari pernyataan maaf, penjelasan kronologi kejadian, pernyataan empati, dan penyelesaian atau solusi yang dapat diberikan.

Manajemen krisis ini pun menjadi salah satu alasan mengapa agenda setting menjadi penting di lingkup Kementerian/Lembaga. Pasalnya, ketika pemerintah tidak aktif menyampaikan informasi, ruang publik akan diisi oleh persepsi masyarakat yang belum tentu akurat.

“Ruang publik saat ini dipenuhi dengan berbagai macam informasi. Sehingga pemerintah harus menyiapkan agenda setting untuk mengisi ruang publik tersebut sebelum dipenuhi oleh persepsi yang datang dari netizen yang tidak mendukung kebijakan pemerintah,” jelas Karo Andreas.

Pembahasan topik ini dipandu oleh Tim Strategi Komunikasi Kantor Staf Presiden, Friski Febriyan, yang memaparkan pentingnya menyusun agenda setting serta tahapan penyusunannya.

“Harus ada agenda setting komunikasi atas setiap program pemerintah agar aksi komunikasi bisa dilakukan dengan lebih terukur. Target kita adalah masyarakat memahami dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap program pemerintah tinggi,” jelas Friski.

Diharapkan Workshop dan FGD ini dapat mengidentifikasi manajemen krisis, merencanakan dan melaksanakan agenda setting yang efektif, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang strategi komunikasi yang tepat dan pemanfaatan media secara optimal berdasarkan pengalaman yang sudah pernah dilakukan Kementerian/Lembaga yang turut hadir dalam acara ini.

No.SP-213/HUM/ROKOM/SET.MARVES/VII/2024

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi