Marves - Yogyakarta, Sebagai bentuk pelaksanaan PP Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan (Deputi PLK) Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) kinerja triwulan II Tahun Anggaran 2024 yang digelar di Yogyakarta, Senin-Selasa (5-6 Agustus 2024). 

Nani Hendiarti selaku Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan mengatakan agenda ini merupakan agenda rutin yang selalu dilakukan untuk memastikan bahwa program kerja yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik. 

“Program kerja yang telah ditetapkan di Perjanjian Kinerja harus kita kawal dengan baik, sehingga capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat terealisasikan, termasuk juga pekerjaan tambahan yang merupakan arahan dari pimpinan,” ujar Deputi Nani.

Tujuh program prioritas yang saat ini dikerjakan oleh Deputi PLK diantaranya adalah Food Estate, Global Blended Finance Alliance (GBFA) G20 Bali, Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura (TSTH), Citarum, Pengelolaan Sampah, dan Rehabilitasi Mangrove. Program-Program tersebut yang perlu mendapatkan perhatian khusus agar pada triwulan III dapat mencapai target yang diharapkan

“Semangat kita dari awal terbentuknya Deputi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan adalah kita bekerja dengan teamwork dan semua dapat berjalan baik, semoga di triwulan III nanti kita dapat mengoptimalkan kinerja agar dapat tercapai terutama program-program yang menjadi prioritas kita, tentunya dengan melakukan manajemen yang baik” kata Deputi Nani

Kegiatan ini Monev dihadiri oleh Sekretaris Deputi dan seluruh Asisten Deputi yang memberikan paparan atas capaian kinerja triwulan II Tahun 2024. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Dirhansyah Conbul selaku penyelenggara kegiatan melaporkan bahwa telah dilakukan penilaian terhadap Kinerja Kedeputian PLK oleh bagian Inspektorat dan memperoleh predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan akan diusulkan menjadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Selain kegiatan monitoring dan evaluasi, juga dilaksanakan training manajemen stress dari praktisi Mindfullness Putra Wiramuda guna meningkatkan kapasitas pegawai dalam mengelola aktivitas berpikir, emosi agar menjadi positif sehingga meningkatkan kualitas kinerja. 

Dalam kegiatan tersebut juga menghadirkan sesi diskusi terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritahan (SAKIP) yang menghadirkan AA. Suwantoro Kepala Bidang Pengendalian Bappeda DIY. Pemerintah DIY membagikan kiat-kiat meningkatkan nilai akuntabilitas serta pengalaman hingga berhasil mendapatkan predikat AA selama 6 (enam) tahun.

Putri Hardiyanti, Auditor Ahli Pertama turut hadir mewakili Inspektorat Kemenko Marves dengan memaparkan tentang review SAKIP Deputi PLK. Dalam paparannya Putri mengatakan bahwa saat ini Deputi PLK telah melaksanakan SAKIP dengan baik, beberapa hal yang perlu dipertahankan antara lain adalah pelaksanaan pemantauan rencana aksi dan evaluasi internal secara berjenjang dan berkala serta melibatkan pimpinan dengan memanfaatkan teknologi informasi, serta menyusun laporan kinerja berkala dan disampaikan tempat waktu dan di dokumentasikan.

No.SP-218/HUM/ROKOM/SET.MARVES/VIII/2024
Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang kemaritiman dan Investasi