Maritim - Bandung, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman serius kembangkan pendekatan ekonomi biru untuk tingkatkan perekonomian di berbagai sektor. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggelar konferensi tingkat menteri negara-negara anggota IORA (Indian Ocean Rim Association) untuk ekonomi biru (blue economy) kedua pada tanggal 8-10 Mei mendatang.

Agar konferensi tersebut menghasilkan luaran ( output ) yang nyata, maka Kemenko Kemaritiman melaksanakan sebuah Seminar Nasional IORA yang bertajuk “Financing Blue Economy” atau Pembiayaan Ekonomi Biru. Seminar tersebut merupakan hasil kerja sama dengan Universitas Padjajaran Bandung.

Menurut Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim Kemenko Kemaritiman Ayodhia Kalake, seminar yang dilakukan di Bandung, Kamis (20/4) ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dari para civitas akademika, stakeholder, praktisi serta masyarakat umum. “Kita ingin memperoleh gambaran permasalahan di lapangan terkait pengembangan konsep ekonomi biru ini, serta mendapatkan masukan dari mereka agar dalam konferensi nanti, pemerintah Indonesia dapat menawarkan konsep dan implementasi yang nyata dari negara kita,” ujarnya disela-sela seminar.

Lebih lanjut, Ayodhia, mengatakan bahwa ada 13 narasumber yang terdiri dari perwakilan kedeputian II,III dan IV Kemenko Bidang Kemaritiman, akademisi, pakar serta praktisi dari perbankan, Pelindo, CTI-CFF (Prakarsa Segitiga Terumbu Karang) dan Badan Otorita Batam untuk empat isu.

Isu itu antara lain Kelautan dan Perikanan, Wisata Laut, Jaringan Pelabuhan dan Kepabeanan serta penanganan sampah plastik laut. “Untuk mengembangkan ekonomi biru kita tidak hanya melihat dari sisi lingkungan saja namun juga dari sisi bisnisnya. Topik-topik tersebut sesuai dengan apa yang akan didiskusikan pada konferensi IORA tentang Ekonomi Biru pada bulan Mei mendatang.

Diapun lantas mencontohkan, pada isu tentang pelabuhan dan kepabeanan, Kemenko Kemaritiman ingin membuka peluang kerja sama dengan negara-negara IORA. “Kita juga ingin mengetahui potensi pasar yang bisa dibuka dari dari topik itu,” tambah alumnus Universitas Padjajaran ini.

Pada kesempatan yang sama, Penasihat Kehormatan Menteri Pariwisata Indroyono Soesilo, mengaku ingin memanfaatkan momentum Konferensi tingkat menteri IORA untuk Ekonomi Biru sebagai sarana promosi destinasi wisata prioritas. “Lombok Selatan adalah salah satu contoh wilayah yang sudah mengembangkan program ekonomi biru yang terintegrasi karena ada pengembangan wisata laut dan mina padi,” sebutnya. Program tersebut, tambahnya, merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Food and Agriculture Organization (FAO) pada tahun 2013. “Kebetulan disana ada KEK Mandalika yang tengah dikembangkan oleh pemerintah sebagai obyek wisata prioritas. Selain Indroyono Soesilo, Walikota Bandung Ridwan Kamil serta Dubes Edy Pratomo yang juga Utusan Khusus Presiden RI untuk Penentuan Batas Maritim , Ketua IKA Unpad Hikmat Kurnia serta Wakil Rektor III Universitas Padjajaran turut hadir dalam acara itu. Dubes Edy Pratomo, membuka acara mewakili Deputi Koordinasi Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno.

Konsep Blue Economy

Blue Economy adalah pendekatan sistemik yang bertujuan untuk meningkatkan kemajuan ekonomi berbasis kelautan dengan mengedepankan keterlibatan sosial dan ketahanan lingkungan. Tujuan pengembangan model ini adalah untuk mengatasi masalah kelangkaan sumberdaya alam sekaligus isu sampah dalam pengembangan kemakmuran ekonomi.

Konsep pendekatan ekonomi biru yang bakal dibahas dalam pertemuan konferensi tingkat menteri kedua negara-negara anggota IORA (Indian Ocean Rim Association) untuk ekonomi biru ( blue economy) ini, sebelumnya telah disampaikan oleh Deputi Koordinasi Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno dalam Side Event Sidang ITLOS di PBB bulan Maret tahun 2017.

Rencananya, dalam konferensi tersebut akan ada working session, senior official meeting dan ministerial meeting. Ada 21 negara anggota IORA, dan 7 negara anggota partner dialog serta observer yang diundang. *