Pembangunan Pelabuhan Kalibaru Molor, RR Khawatir Terjadi 'Cost Off Run'
Maritim - Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli melakukan dialog dengan manajemen PT Pelindo II saat berkunjung ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam dialog tersebut Rizal Ramli mempertanyakan target proyek pembangunan yang dilakukan Pelindo.
Seperti diketahui, PT Pelindo II sedang membangun beberapa proyek pelabuhan di beberapa daerah. Dalam proyek pembangunan Container Terminal 1 New Priok atau Pelabuhan Kalibaru, Rizal Ramli sempat sedikit keras lantaran mundurnya target, dari yang seharusnya Januari 2016 menjadi Juni 2016.
"Yang saya ketahui, pembangunan ini mundur dari jadwalnya terus. Dikhawatirkan terjadi 'cost off run', anggarannya berubah terus. Juga terjadi 'loan overpricing' di mana ongkosnya semakin tinggi, tolong dijelaskan," kata Rizal Ramli yang mulai mengeluarkan jurus kepretnya di kantor PT Pelindo II seusai meninjau perbaikan 'dwelling time' di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (18/2).
Di depan jajaran Pelindo II dan anak perusahaannya PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (PPI), Rizal mengungkapkan bahwa kebutuhan akan terminal tambahan sangat mendesak. Ini harus dilakukan untuk mengurangi beban kapasitas di Pelabuhan Tanjung Priok.
Menanggapi pertanyaan yang diajukan Rizal, Direktur Utama PPI Retno Soelistiyanti menjelaskan mundurnya target penyelesaian konstruksi karena waktu pengurusan perizinan yang molor hingga sembilan bulan.
"Kami harus membutuhkan waktu dalam mengurus perijinan. Jadi bila belum ada kelengkapan surat-surat yang dimiliki, maka tidak bisa ada pembangunan," urainya.
Selain waktu perizinan yang panjang, menurut Retno, juga ada masalah sosial lantaran konstruksi akses jalan harus melewati lahan hunian warga. "Proyek ini juga bersinggungan dengan proyek pemerintah lainnya, misalnya jalan common gate (area pemeriksaan karantina dan bea cukai) yang harus disesuaikan dengan proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat," jelas Retno
Retno mengungkapkan, pihaknya hanya meminta penyesuaian target proyek ke Juni 2016 untuk beberapa hal di lapangan sudah siap semua. Terkait anggaran, Retno menegaskan tidak ada pembengkakan investasi. "Kita pakai dolar AS dan rupiah, ditotal masih sekitar Rp10 triliun-Rp11 triliun," jelas Retno.
Mendengar penjelasan Retno, Rizal menginstruksikan agar jajaran Kemenko Kemaritiman segera berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk mempercepat pembangunan 'common gate' yang terkendala tersebut.
“Nanti saya minta pihak Kemenko Kemaritiman untuk berkoordinasi mengenai masalah perijinan yang menjadi kendala itu, sehingga target pembangunan dapat terlaksana,” tutup Rizal.
(Maritim/Galuh/Arp)