Marves - Jakarta, Dengan melihat dinamika global dan nasional yang terjadi terkait pandemi covid-19, Pemerintah menyusun strategi dan melakukan berbagai persiapan untuk menyongsong era new normal. Berdamai dengan covid-19, hakikatnya adalah bagaimana cara menyiasati dan menangkal virus corona, dengan pola hidup lebih bersih dan sehat, sambil terus beraktivitas dan juga melakukan penelitian dan inovasi guna menemukan vaksinnya. Tak kalah penting, era new normal juga untuk memulihkan kembali pusat perekonomian dan aktivitas ekonomi masyarakat, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Terkait hal tersebut, Staf Ahli Menko (SAM) Bidang Sosio-Antropologi Kemenko Marves, Tukul Rameyo Adi mengungkapkan, masyarakat yang hidup di wilayah pesisir Indonesia, yang mata pencaharian terbesar mereka adalah dari hasil laut dan pesisir, menjadi salah satu yang terdampak cukup besar akibat pandemi ini.

“Menyikapi situasi global dan nasional terkait pandemi virus corona ini, pemberdayaan pengetahuan dan kearifan lokal untuk pengelolaan pesisir berkelanjutan, pun dipandang memiliki nilai strategis dalam mendukung prioritas nasional pengembangan wilayah, terutama untuk mengurangi kesenjangan dan pembangunan lingkungan hidup, perubahan iklim dan ketahanan bencana, termasuk pemulihan pasca bencana wabah korona” ujar SAM Rameyo melalui keterangan resminya, Jumat (29/5/2020).

Ia kemudian mengambil contoh, menurut SAM Rameyo, Ecosystem Approach for Fisheries management (EAFM) adalah contoh lain dari model pendekatan pengelolaan perikanan, khususnya perikanan skala kecil yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sumberdaya ikan dan mata pencaharian masyarakat nelayan.

“Pendekatan ini sejatinya sudah sejak lama diterapkan oleh masyarakat nelayan lokal sebagai bagian dari pengetahuan dan kearifan lokal dalam menjaga kelestarian sumberdaya dan lingkungan pesisir. Model pendekatan ini dapat dijumpai pada pola kearifan lokal Panglima Laot di Aceh, Sasi di Maluku dan Awig-Awig di Bali dan Lombok,” jelasnya.

Dijelaskannya, kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan pengetahuan/kearifan lokal, yang tertuang dalam dokumen RPJMN 2020-2024 sebagai kelanjutan dari kebijakan look east policy yang telah dimulai dalam periode sebelumnya. Dimana, pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim melalui adaptasi masyarakat berbasis kearifan lokal masyarakat menjadi salah satu strategi agenda pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, khususnya pada program pembangunan wilayah per pulau.

Lebih lanjut, SAM Rameyo mengatakan, hasil beberapa studi bahkan menyimpulkan bahwa pengetahuan dan kearifan lokal harus menjadi titik awal (starting point) pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, jika tanpa memahami nilai-nilai pengetahuan/kearifan lokal serta persepsi dan perspektif yang dimiliki masyarakat, maka akan sulit untuk melibatkan partisipasi masyarakat dan mewujudkan development for people, and no one left behind.

SAM Rameyo juga memaparkan, bahwa Indonesia telah merilis Peta Jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, mencakup 60 indikator terpilih dan telah memasukkan target-target pembangunan berkelanjutan ke dalam RPJMN 2020-2024. Ia pun mengatakan, dengan kekayaan 1340 suku yang memiliki keragaman budaya, bahasa dan agama dan jauh lebih banyak dibanding Tiongkok yang hanya memiliki 53 Suku, maka bagi Indonesia hal ini merupakan tantangan yang membutuhkan pendekatan multidisiplin dan dukungan kemitraan multipihak.

“Sebagai aksi jangka pendek (Tahun 2020), perlu adanya inisiatif kolaborasi dengan berbagai pihak (dalam dan luar negeri) untuk pengembangan lokasi percontohan sebagai showcase model pengelolaan pesisir berbasis masyarakat. Pengembangan showcase diutamakan di wilayah Indonesia Timur sebagai implementasi dari kebijakan look east policy dan sejalan dengan agenda nasional pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan," ujarnya.

“Dalam menyusun aksi strategis jangka menengah (Tahun 2021-2024) perlu ditentukan target dan indikator yang merupakan penjabaran dari target-target outcome yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 sebagai basis sasaran program/kegiatan pengembangan model kolaborasi,” tutupnya