Maritim – Tidak semua tenaga kerja yang kita di Indonesia memiliki keahlian di bidangnya. Hal ini yang membuat tenaga kerja kita tidak bisa bersaing di tingkat nasional dan global. Untuk itu, perlu perhatian serius dari pemerintah membenahi sistem pendidikan di sekolah kejuruan. Ini juga menjadi permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang perlu adanya peningkatan keahlian tenaga kerja di Indonesia. "Ketua Dewan Pengarah Presiden Jokowi. Lead Menko PMK menyangkut pembangunan manusia dan kebudayaan, Menko Perekonomian Darmin, dan saya, semua bertiga pengarah (peningkatakan SDM)," kata Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli dalam jumpa pers seusai menggelar rapat koordinasi di kantor Kementrian Maritim dan Sumber Daya, Jl. MH. Thamrin, Jakarta, belum lama ini. Dari hasil rapat diungkapkan bahwa pemerintah berkomitmen memberikan anggaran khusus pendidikan kejuruan sebesar 10 persen dari total anggaran pendidikan. Anggaran ini akan digunakan seluruhnya untuk mengembangkan lembaga pendidikan kejuruan yang ada. Namun besaran anggaran sebesar Rp40 triliun masih perlu dikaji lagi oleh DPR. "Ancer-ancer dari total anggaran Rp414 triliun, kita mau realokasi Rp 40 triliun untuk meningkatkan kualitas jumlah alumni untuk pendidikan kejuruan seperti politeknik, BLK (Balai Latihan Kerja), SMK, dan sebagainya. Meski ini masih mau dikaji soal anggaran di DPR juga," kata Rizal. (Glh/Arp)