[Humas-Maritim] – Jakarta. Pemerintah mengakui bahwa permasalahan listrik di Tulang Bawang, Lampung, memang menjadi salah satu masalah yang sangat serius. Untuk menemukan jalan keluar, sejumlah upaya tengah dilakukan, mulai dari membentuk tim hingga bekerja sama dengan investor. “Kemarin saya sudah rapat, saya akan buat tim kecil bersama-sama Kantor Staf Presiden (KSP), Setkab, ESDM, PLN akan dorong aktivitas tambak udang di Tulang Bawang untuk mencari solusi penyelesaian atas adanya kendala pasokan listrik di lokasi Tulang Bawang ini, dengan target hidup lagi listrik di sana dan aktivasi Tambak Udang bisa aktif kembali,” kata Asisten Deputi bidang Sumber Daya Mineral, Energi dan Non Konvensional, Amalyos saat memimpin Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Pemenuhan Kebutuhan Daya Listrik Untuk Mendukung Produksi Perikanan di Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung pada Selasa, tanggal 31 Januari 2017 di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Diketahui, hanya sedikit desa yang bisa menggunakan listrik, itu pun hanya 5 jam dalam sehari. Sedangkan beberapa desa lainnya sama sekali tak merasakan listrik karena PLN belum bisa menjangkau lokasi tersebut. Padahal listrik sangat penting untuk menunjang kehidupan sehari-hari.  Selain itu, diketahui sebanyak 40 persen produksi udang berasal dari Tulang Bawang. Sehingga jika terus-menerus tak ada listrik, penghasilan udang pun dikhawatirkan akan menurun. “Karena 40 persen produksi udang itu dari Tulang Bawang, jadi sangat disayangkan apabila listriknya itu diputus. Saya akan berkoordinasi dengan PLN gimana listriknya mereka. Karena mereka perlu listrik untuk hidupkan kincir dan sebagainya. Dulu kan listrik dijalani perusahaan, namun semenjak di sana sempat ada perselisihan dengan petambaknya, jadi dimatiin. Putusnya listrik itu akhirnya disorot sama presiden, kita suruh nyelesaiin. Nanti kita rapat kecil di Lampung sama Setkab untuk cek kondisi sekarang seperti gimana, katanya beberapa dikasih listrik 5 jam perhari, jadi sesudah maghrib sampai jam 12 malam itu listrik mati. Semua menteri sudah ke sana, tapi sampai saat ini belum tahu solusinya apa, buntu jalannya,” paparnya lebih lanjut sesaat setelah rakor. Sedangkan untuk desa yang sama sekali tak bisa terjangkau PLN, pihaknya akan berupaya melakukan cara lain, koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait seperti misalnya Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, serta para investor secara bersama-sama dengan investor untuk tenaga surya, tenaga air, dan sebagainya. Namun solusi tersebut diketahui masih terkendala biaya. “Saya bercita-cita desa yang belum berlistrik itu dan memang jangkauan tak bisa dijangkau PLN, itu bisa terlistriki, dengan skema yang belum ada di PLN saat ini. Nah, awal Januari kemarin, Pak Jonan (Menteri ESDM) sudah tanda tangan, jadi dimungkinkan pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta atau pihak inverstor itu system off grid, jadi kita dorong swasta misal kabupaten yang punya dana banyak tapi PLN belum mampu sampai ke desa-desanya, nanti kita dorong bisa dengan tenaga surya, tenaga air. Payung hukum untuk ini ada, hanya masalahnya skema pembiayaan yang harus didetailkan lagi. Sekarang lagi bicara supaya investor tertarik kira-kira berapa dan gimana, cuma harus ada peran pemerintah,” tutupnya.