Maritim - Bandung, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menyelenggarakan kegiatan Lokakarya Penataan Sungai Citarum. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut B. Pandjaitan di Hotel Arya Duta Bandung, Rabu (22/11). Dalam kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari berbagai unsur pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta lembaga pemerintah lainnya seperti TNI-Polri hingga masyarakat pegiat Citarum dan para pimpinan perusahaan yang beroperasi di sekitar Sungai Citarum. Sebagai sungai terpanjang di Jawa Barat dengan panjang 269 km, Sungai Citarum juga merupakan penopang kehidupan dan perekonomian masyarakat di sekitarnya. Bahkan terdapat lebih dari 27 juta jiwa di wilayah Jawa Barat dan DKI Jakarta menjadikan Sungai Citarum sebagai salah satu sumber kehidupan masyarakat. “Sungai ini mengairi lahan persawahan lebih dari 400 ribu hektar, di bendung 3 kali (Cirata, Saguling, dan Jatiluhur) dan mampu menghasilkan listrik sebesar 1400 MW dari 3 pembangkit listriknya, serta memasok 80% air minum bagi penduduk Jakarta,” kata Menko Luhut dalam pidato sambutannya pada acara pembukaan Lokakarya penataan sungai Citarum, di Bandung, Rabu (22/11). Ironisnya, sungai Citarum ini juga menjadi salah satu dari 10 sungai terkotor di dunia. Setidaknya berdasarkan data yang diperoleh pemerintah terdapat 1.500 ton sampah domestik dibuang ke Sungai Citarum secara tidak terkontrol. Belum lagi limbah industri yang terbuang ke sungai Citarum. Menko Luhut mengungkapkan, untuk mengatasi permasalahan sungai Citarum, pemerintah telah menggelontorkan anggaran yang begitu besar melalui berbagai program yang dilakukan, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Namun hal itu belum juga membuahkan hasil dalam menyelesaikan permasalahan sampah dan limbah di sungai Citarum. “Hasil kajian dan survei tim kami menunjukkan bahwa permasalahan umum yang terjadi berkaitan dengan Sungai Citarum adalah penurunan kualitas air dan lingkungan di wilayah Sungai Citarum. Akibat dari tidak terkontrolnya pembuangan limbah domestik, limbah industri, limbah pertanian/peternakan/ perikanan budidaya, banjir di musim hujan dan konflik air untuk irigasi persawahan di musim kemarau serta penurunan muka air tanah akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan,” ungkapnya. Menko Luhut menambahkan, jika ada yang bertanya kenapa Menko Maritim ikut mengurus pengendalian sampah di Sungai Citarum? Maka jawabannya adalah Indonesia berada dalam masalah darurat sampah. Pasalnya, dalam salah satu publikasi ilmiah menyebutkan Indonesia merupakan salah satu negara penghasil sampah plastik di laut terbesar ke-2 di dunia setelah China. “Untuk diketahui, sumber sampah tersebut 80% berasal dari darat. Pemerintah telah berkomitmen untuk mengurangi sampah plastik di laut hingga 70% pada tahun 2025. Maka kita perlu melakukan sejumlah aksi untuk mencapai komitmen tersebut,” terangnya. Pemda Jabar sendiri menyampaikan bahwa koordinasi penataan Sungai Citarum perlu dilakukan lebih terintegrasi. “Saya sebut (Menko Luhut) sebagai komandan, karena memang untuk mengurusi Citarum perlu komandan yang handal menyelesaikan masalah,” urai Gubernur Jabar Aher yang menyebut bahwa koordinasi oleh Kemenko Maritim kali ini adalah yang terlengkap. Kementerian yang terlibat pun mencakup Kementerian LHK, Kemenperin, dan Kementerian PUPR. Lebih lanjut Pangdam III Siliwangi, Mayjen Doni Monardo menegaskan pentingnya menjaga kualitas air di DAS Citarum. "Saya tekankan di sini adalah kata Melindungi Sungai Citarum. Karena melindungi itu berarti menjaga Sungai Citarum, dengan menggunakan hati," ungkapnya. Pangdam juga mengutarakan bahwa pihaknya baru saja mengumpulkan aktivis lingkungan hidup di Kota Bandung guna menjaga kelestarian alam, khususnya Sungai Citarum. "Semoga langkah sinergi dan komitmen antar-pemangku kepentingan ini dapat menjadikan sungai kita bersih. Dengan itu kita akan menumbuhkan generasi yang mampu bersaing secara global, seperi arahan Presiden Joko Widodo," lanjutnya. *Dampak Sampah Bagi Kehidupan Manusia* Menko Luhut menjelaskan, saat ini kita belum menyadari dampak dari sampah plastik yang terbuang ke sungai dan sampai ke laut. Setidaknya ada 2.400 ton sampah plastik yang terbuang ke laut setiap detik, 8 juta ton sampah plastik setiap tahun ke laut, dan bila tidak ada perubahan penanganan sampah, maka diperkirakan jumlah sampah plastik akan lebih banyak dari ikan pada tahun 2050. Papar Menko Luhut lebih jauh, sampah plastik ini akan berubah menjadi mikro plastik, dan mikro plastik akan dikonsumsi oleh ikan, dan ikannya dikonsumsi oleh manusia. Berdasarkan hasil kajian bersama yang dilakukan pemerintah dengan Universitas Hasanuddin Makassar dan Universitas California Davis bahwa ikan di perairan Indonesia dan Amerika sudah mengandung mikro plastik dengan jumlah yang berbeda. Untuk mendukung pengendalian sampah plastik, pemerintah telah melakukan sejumlah aksi penanganan sampah plastik dan implementasi pemanfaatan limbah dari plastik. Seperti pengangkatan sampah di Cakung Drain Cilincing, pembuatan aspal plastik-tar road, dan meninjau teknologi pengangkatan sampah plastik di perairan. “Untuk itu, pertemuan ini kita laksanakan sebagai upaya untuk menyamakan persepsi tentang permasalahan dan tantangan yang kita hadapi bersama dalam mengendalikan sampah yang berasal dari sungai Citarum yang bermuara ke Laut Jawa, khususnya dalam melakukan penataan Sungai Citarum oleh semua pihak yang terkait, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan, tokoh masyarakat, komunitas lingkungan, budayawan, dan stakeholders secara umum,” ujarnya. Oleh karena itu, Menko Luhut menyampaikan, bahwa pihaknya sengaja mengundang para pimpinan perusahaan yang berlokasi di sepanjang DAS Citarum untuk meningkatkan komitmen dalam menjaga lingkungan serta melakukan perbaikan dalam pengelolaan buangan industri yang dihasilkan, terutama yang langsung dialirkan ke Sungai Citarum. Menurutnya, Program Bestari untuk mengendalikan sampah di Sungai Citarum yang dilakukan Pemerintah Jawa Barat baru berhasil menangani sebagian sampah domestik. Namun limbah industri yang mencemari Sungai Citarum masih jauh dari yang diharapkan. “Kami berharap komitmen dari industri yang belum memiliki IPAL untuk segera membangun secara mandiri maupun secara berkelompok, agar tidak menambah peliknya permasalahan dalam melakukan penataan Sungai Citarum,” pungkasnya. Untuk itu, Menko Luhut berharap, dalam kesempatan ini terdapat sebuah kesepakatan bersama dari semua pihak untuk membuat timeline dalam penataan Sungai Citarum kedepan secara komprehensif.