Maritim--Jakarta, Tepat tiga tahun berkuasanya kabinet Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, pemerintah melakukan evaluasi terhadap capaian kinerjanya dengan mengundang berbagai pemangku kepentingan di beragam sektor. Evaluasi dalam bentuk rembuk nasional yang bertema "Membangun untuk Kesejahteraan Rakyat" itu dilaksanakan di Jakarta, Senin (23/10/2017).

Ada duabelas sektor yang didiskusikan dalam rembuknas 2017. Sektor tersebut antara lain pengelolaan polhukam dan ketahanan nasional, merawat kebhinekaan dan memperkokoh NKRI, menata ekonomi, industri dan perdagangan, mempercepat pembangunan infrastruktur dan konektifitas, kemaritiman dan sumberdaya kelautan, menata sistem kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial, dll.

Rembuk di bidang kemaritiman dan pengelolaan sumberdaya kelautan dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Bidang Kemaritiman Ridwan Djamaluddin. Pada kesempatan tersebut Ridwan menjelaskan ada lima sub sektor yakni perhubungan laut, sumberdaya non hayati laut, perbatasan maritim, perikanan dan pariwisata bahari yang dibahas di rapat pleno. "Kami perlu mendapatkan masukan maupun kritikan dari pemangku kepentingan dalam lima sub sektor ini," ujar Ridwan saat membuka sesi pleno.

Sebelumnya, Deputi yang juga menjabat sebagai ketua alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) itu menyebutkan bahwa pemerintah telah menggelar Rembuk Daerah (Rembukda) untuk memperoleh masukan dari publik sebelum menggelar Rembuknas "Kita telah melakukan Diskusi Kelompok Terumpun/FGD dengan akademisi dari berbagai perguruan tinggi serta Rembukda untuk memperoleh masukan yang komprehensif sebagai langkah korektif implementasi program pemerintah," sebutnya.

Tak main-main, dalam rembuknas ini pemerintah mengundang narasumber sebagai penanggap kebijakan pemerintah dari latar belakang akademisi, praktisi (pelaku usaha di bidang kemaritiman), serta birokrat dari kementerian terkait. Sekretaris Kemenko Bidang Kemaritiman Agus Purwoto termasuk sebagai salah satu penanggap dalam sub sektor perbatasan maritim. Yang menarik, dalam pembahasan di lima sub sektor kemaritiman dan sumberdaya kelautan tersebut, pemangku kepentingan baik penanggap maupun peserta pleno menyebutkan fakta-fakta tentang pelaksanaan program pemerintah secara riil. Mereka memberikan testimoni mengenai hambatan dan tantangan berdasarkan pengalaman dan studi mereka di lapangan.

Ada beberapa rekomendasi yang muncul dalam pleno sektor kemaritiman. Pertama, di sub sektor perhubungan laut, rekomendasi yang diberikan itu terkait dengan efisiensi rute pelayaran agar tidak tumpang tindih dengan rute pelayaran komersial milik swasta, peningkatan SDM kemaritiman melalui pendidikan vokasi dan sertifikasi, penerapan asas cabotage dengan mempercepat pengurusan izin penggunaan kapal asing agar tidak mengganggu proses bisnis yang lain. Kedua, dalam sub sektor sumberdaya non hayati, penanggap dan peserta pleno merekomendasikan untuk meningkatkan ketahanan energi khusunya konversi LPG untuk nelayan dan LPG untuk kebutuhan domestik, mengintensifkan eksporasi migas lepas pantai di bagian timur Indonesia, dan memperkuat upaya mitigasi bencana kemaritiman.

Ketiga, pemerintah melakukan percepatan perundingan delimitasi wilayah maritim RI dengan negara tetangga, dan memperkuat kehadiran negara pada kawasan perbatasan maritim melalui kegiatan ekonomi. Keempat, pemerintah segera melaksanakan Inpres Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Industrialisasi Perikanan dan Perpres Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional, menyelesaikan masalah penggantian alat tangkap cantrang khususnya untuk nelayan kecil, mempercepat penyelesaian hukum terhadap kapal – kapal eks asing, menetapkan kebijakan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional.

Kelima, pemerintah diminta untuk meningkatkan infrastruktur di kawasan wisata bahari, memperkuat gerakan nasional dalam menjaga kebersihan di lokasi wisata bahari, dan melakukan deregulasi kebijakan Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Kepelabuhanan [CIQP] bagi kapal pesiar dan kapal layar. Rekomendasi ini serta rekomendasi dari sebelas sektor lainnya diberikan kepada Presiden Joko Widodo pada saat membuka Rembuknas 2017 Senin (23/10/2017) malam.

Secara umum, pada saat memberikan pengantar kepada peserta Rembuknas 2017, anggota dewan pengarah Sidarto Danusubroto meminta kepada peserta agar serius dalam memberikan masukan kepada pemerintah. "Kami ingin mendapatkan evaluasi pada kinerja pemerintah, kami ingin ada _review_ bersama agar kinerja dapat lebih ditingkatkan," katanya. Politisi yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) ini menjelaskan bahwa Rembuknas sebelumnya telah didahului oleh Rembukda selama sebulan di 14 provinsi. Tak hanya itu, Sidarto pun menyebutkan bahwa pemerintah juga telah menggelar diskusi kelompok terumpun dengan 16 universitas yang tersebar dari Aceh hingga Papua. (**)