Marves - Jakarta, Untuk mendukung rehabilitasi mangrove di Indonesia, pemerintah menjalankan program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR) pada Rabu (15-03-2023) sampai Jumat (17-03-2023) akan dilaksanakan  kunjungan kerja langsung pencanangan lokasi percontohan (pilot project) M4CR ke Kalimantan Utara yang diawali dengan Rapat Komite Pengarah Pertama (First Steering Committee)  dan Kick-off Program M4CR pada Selasa (14–03–2023). Rapat ini dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves Nani Hendiarti. 

“Pelaksanaan program M4CR melalui hibah yang telah berjalan sejak awal tahun 2023. Proses pencairan dan pengadaan telah mulai dilaksanakan secara bertahap melalui  (Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup) BPDLH dengan dasar rencana pekerjaan selama satu tahun dan penerbitan No Objection Letter (NOL) oleh World Bank,” ujar Deputi Nani ketika menyampaikan arahannya. 

Saat ini terdapat beberapa keputusan yang perlu diselesaikan untuk mempercepat program mangrove yang sedang dikerjakan. Kemenko Marves juga saat ini bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk pengalokasian dana, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk data terkait pemetaan mangrove nasional, dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) untuk strategi pencapaian terkait rehabilitasi mangrove ke depannya. 

“KLHK saat ini perlu berupaya untuk memperbarui Peta Mangrove Nasional, selain itu perlu juga untuk melakukan pengembangan pembagian data rehabilitasi mangrove serta upaya konservasi ke dalam dashboard nasional. Nantinya, KLHK juga perlu memaksimalkan peran Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) dalam rehabiltiasi mangrove nasional dan isu lainnya seperti upaya pemberdayaan masyarakat,” arahan Deputi Nani kepada KLHK. 

Strategi pencapaian target rehabilitasi mangrove dan pengembangan mata pencaharian oleh komunitas mangrove pada tahun 2023 dan kedepannya juga perlu dipersiapkan oleh BRGM. “Konservasi mangrove memiliki nilai karbon yang jauh lebih tinggi dibandingkan restorasi mangrove. Oleh karnea itu perlu diidentifikasi luasan dan biaya terkait konservasi mangrove yang dapat dimasukkan ke dalam program M4CR,” tambah Deputi Nani kepada BRGM. 

Pada kesempatan ini Dirjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan KLHK juga membahas terkait penguatan KKMD dan Peta Mangrove Nasional sebagai peluang dan tantangan dalam menunjang program rehabilitasi mangrove nasional. Sesditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan KLHK juga menyampiakan perkembangan peran dan koordinasi antar Kementerian/Lembaga, proses administrasi dan keuangannya dalam proyek ini. Selain itu, Kepala Kelompok Kerja Program dan Anggaran BRGM juga menyampaikan terkait hambatan dan strategi pencapain target rehabilitasi mangrove di Tahun 2023.  Diharapkan melalui kegiatan ini program rehabilitasi mangrove di Indonesia dapat lebih dipercepat dan mencapai target.

Biro Komunikasi 
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
No.SP-58/HUM/ROKOM/SET.MARVES/III/2023