Marves - Jakarta, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengadakan Workshop Pengantar Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pada Jumat (19-08-2022). Kegiatan yang diadakan secara hybrid di Ruang Rapat Lantai 2 Kemenko Marves dan melalui pertemuan Zoom tersebut dibuka oleh Asisten Deputi Investasi Bidang Jasa, Farah Heliantina. “Untuk mengakselerasi ekspor dan meningkatkan investasi di segara bidang, penting bagi kita (pemerintah) untuk memahami kontribusi World Trade Organization (WTO) secara holistik,” sebutnya sambil mengajak para peserta agar mengikuti workshop dengan baik.

WTO sebagai satu-satunya lembaga internasional yang mengatur peraturan perdagangan antarnegara telah berdiri sejak 1 Januari 1995. Saat itu, Indonesia menjadi salah satu founding father yang turut berunding dan menginisiasi pembentukannya.

Kegiatan tersebut mengundang Penasihat Khusus Menko (PKM) Marves Bidang Perdagangan Internasional dan Investasi, Sondang Anggraini, untuk menjelaskan lebih lanjut tentang pentingnya peran WTO. “Perdagangan sebagai penggerak perekonomian memerlukan keseragaman dan harmonisasi aturan sehingga sekarang kita dapat semakin berkreasi dan mengeksplorasi perdagangan, konsumen memiliki lebih banyak pilihan, dan lebih efisien secara harga,” tuturnya. Dengan begitu, kerja sama perdagangan menjadi lebih kondusif dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Dalam kegiatan tersebut, PKM Sondang pun menjelaskan pula tentang prinsip dan mekanisme kerja WTO dengan negara-negara anggotanya. Ia pun menegaskan bahwa meskipun WTO mengurus bagian perdagangan, namun organisasi dunia tersebut juga bersinggungan dengan urusan maupun forum internasional lainnya sehingga menjadi esensial bagi Pemerintah untuk memahami lebih dalam tentang cara kerjanya.

Setelah sesi pertama berakhir, acara dilanjutkan dengan mengangkat topik KPBU. Sesi kedua menghadirkan Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur, Edwin Syahruzad. Melalui paparannya, para peserta memperoleh penjelasan mengenai alternatif skema pembiayaan infrastruktur, tahapan beserta siklusnya, dan bentuk KPBU yang telah dilakukan di Indonesia.

“Pemerintah selalu mengupayakan akuntabilitas dan penyediaan pelayanan yang optimal kepada publik, KPBU ini juga memiliki esensi yang sama, yaitu bertujuan untuk kepentingan umum,” pungkas Direktur Utama Edwin.

KPBU merupakan skema penyediaan dan pembiayaan infrastruktur yang berdasarkan pada kerja sama antara Pemerintah dan badan usaha. KPBU pun dapat menjadi katalis percepatan pembangunan nasional, baik untuk infrastruktur ekonomi, perkotaan, ketenagalistrikan, maupun teknologi informasi dan komunikasi.

Dengan menggunakan skema KPBU, maka dapat diterapkan efisiensi dan optimalisasi anggaran pemerintah, pembagian risiko antara pihak-pihak terkait, pertukaran pengetahuan dari badan usaha kepada Pemerintah, serta terbukanya potensi investasi yang lebih besar sehingga mampu meningkatkan perekonomian.

Kedua sesi pun berjalan secara interaktif. Di akhir sesi, para peserta workshop berkesempatan untuk bertanya dan berkonsultasi kepada narasumber.

No.SP-273/HUM/ROKOM/SET.MARVES/VIII/2022