Marves - Dubai, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim, Erick Thohir, pastikan percepatan penerapan kebijakan dekarbonisasi dan transisi yang adil dan lancar untuk menyeimbangkan kepentingan lingkungan, ekonomi, dan sosial. Hal ini diungkapkan dalam konferensi “Open Stage: Launching of Initiatives and Signing of MoU” pada 30 November 2023.

Erick menyampaikan bahwa, pada COP-28, pemerintah Indonesia tidak hanya ingin terlibat aktif dalam konferensi tersebut namun juga ingin menunjukkan aksi nyata dalam mencapai target National Dedicated Contribution (NDC) 2030 dan bergerak menuju Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. 

Dirinya juga mengungkapkan apresiasi terhadap komitmen yang ditunjukkan semua pihak dalam upaya dekarbonisasi. 

"Saya senang dan bangga bahwa pada kesempatan hari ini, kami akan meluncurkan dan menandatangani kerja sama berbagai pihak dalam menangani berbagai isu strategis terkait perubahan iklim,” ujar Erick.

Erick juga menyatakan bahwa Pemerintah telah mengembangkan strategi untuk percepatan kebijakan dekarbonisasi.  

“Salah satu prioritas nasional kita dalam dekarbonisasi adalah sektor energi, yang menekankan transisi energi menuju energi bersih dan terbarukan.  Kemitraan Transisi Energi yang adil sangat penting bagi jalur dekarbonisasi Indonesia menuju komitmen Net-Zero." imbuhnya. 

Selanjutnya JETP Indonesia baru-baru ini meluncurkan Rencana dan Kebijakan Investasi Komprehensif (CIPP), yang menguraikan rencana transisi energi untuk menjaga emisi sistem on-grid sebesar 250 juta ton pada tahun 2030 dengan dukungan internasional.

Sebagai bukti tindakan nyata, 20 hari yang lalu Presiden Indonesia meresmikan Panel Surya Terapung Cirata yang berkapasitas sekitar 145 MW (hingga 500 MW), ini merupakan yanh terbesar di Asia Tenggara di mana dapat memberi daya pada 50.000 rumah, dan mengimbangi 214.000 ton emisi karbon dioksida.

Selain itu, ibu kota baru Indonesia nantinya akan menjadi kota netral karbon pertama di Indonesia pada tahun 2045, lebih awal dari target nasional pada tahun 2060.

Dirinya menambahkan, “Pemerintah juga berkomitmen terhadap pengelolaan mangrove yang lebih baik melalui upaya rehabilitasi dan konservasi. Hal ini disebabkan Hutan Mangrove merupakan ekosistem yang mempunyai potensi besar sebagai penyerap karbon dan solusi peningkatan ketahanan pesisir terhadap perubahan iklim, sejalan dengan strategi solusi berbasis ekosistem atau alam." Imbuh Erick. 

Dirinya menegaskan komitmen untuk percepatan dekarbonisasi merupakan kerja bersama dan butuh support dari banyak pihak dan butuh komitmen nyata untuk merealisasikan secara konkrit. 

No.SP-293/HUM/ROKOM/SET.MARVES/XI/2024
Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.