Marves - Jakarta,  Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Odo R. M. Manuhutu menyaksikan peluncuran Kartu Kredit Indonesia. Kartu Kredit Indonesia (KKI) di Jakarta (08-05-2023).

Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2023 ini dipimpin oleh Presiden Jokowi secara daring. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas serta perwakilan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

KKI sebelumnya dikenal dengan nama Kartu Kredit Pemerintah Domestik, merupakan terobosan dan inovasi sistem pembayaran digital pada belanja barang dan jasa pemerintah. Peluncuran KKI sebagai bentuk implementasi arahan presiden pada Inpres No.2 Tahun 2022 dalam rangka aksi afirmasi Gerakan Bangga Buatan Indonesia. Peluncuran tersebut dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI.

“Kunci untuk terus tumbuh dan berkembang adalah inovasi dan kepercayaan, inovasi dalam penyediaan sistem pembayaran berbasis digital serta keamanan dan perlindungan masyarakat” jelas Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada kegiatan yang bertajuk Festival Ekonomi Keuangan Digital secara virtual.
 
Pemerintah terus melakukan inovasi keuangan digital salah satunya melalui KKI. KKI hadir untuk mendukung kecepatan dan kemudahan proses belanja barang jasa pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, juga untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pertanggungjawaban penggunaan anggaran untuk belanja pemerintah pusat dan daerah.
 
KKI mengusung tema merah putih yang merujuk pada filosofi bendera indonesia, melambangkan keberanian dan kesucian. Peta Indonesia dalam tampilan menunjukan era digitalisasi sistem pembayaran dari Sabang sampai Merauke.
 
“Saya harap QRIS antarnegara dan kartu kredit pemerintah dapat mendorong kenaikan transaksi UMKM, baik melakukan pembelanjaan produk - produk dalam negeri serta memperluas akses ke pasar internasional,” harapnya.
 
“Seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menggunakan kartu kredit pemerintah serta mendukung perluasan QRIS antarnegara guna akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang inklusif,” tutur Presiden Jokowi.
 
Presiden Jokowi meminta semua inovasi harus dilakukan secara hati hati, tetap memperhatikan dan mengantisipasi resiko sistem keamanan dan perlindungan konsumen dengan handal dan baik. Hal yang sama juga berlaku untuk transaksi pemerintahan. Mitigasi risiko juga harus memperhatikan regulasi dan pengawasan, pemantauan dan implikasi terhadap nilai tukar, dan adopsi terhadap standar internasional.
 

Pada sesi Taklimat Media, Deputi Odo menyampaikan agar peluncuran kartu kredit tersebut dapat memudahkan pemerintah dalam membeli produk dalam negeri.

“Dengan ini (KKI) efisiensi akan didapat dari biaya transaksi belanja pemerintah sebesar 0 rupiah. Selain itu dengan transaksi yang diproses di dalam negeri, transparansi belanja akan terlaksana. Kita bisa tahu siapa beli apa,” tandas Deputi Odo.

 
No.SP-92/HUM/ROKOM/SET.MARVES/V/2023
BIRO KOMUNIKASI
KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI