Maritim - Jakarta, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mendapatkan kunjungan mahasiswa dari Konsentrasi Hukum Internasional Universitas Brawijaya/Brawijaya International Law Student Forum (BILSTUF) dalam rangka Studi Ekskursi di Kantor Kemenko Bidang Kemaritiman Jakarta pada Kamis, 24-10-2019. “Selamat datang di Kemenko Bidang Kemaritiman. Ini hari kedua kita berada di era kabinet Indonesia Maju, namanya berubah jadi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Kalo lihat kita pakai pakaian adat, karena setiap hari kamis kami menggunakan pakaian adat. Ini cara kami untuk memperkenalkan keanekaragaman” ucap Pelaksana Tugas (Plt) Sesmenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Agung Koeswandono, saat membuka acara kunjungan. Dalam sambutannya, Plt. Sesmenko Agung menyebutkan 4 (empat) deputi yang ada di Kemenko Maritim dan Investasi serta 4 (empat) Kementerian dalam lingkup koordinasi Kemenko Bidang Kemartiman dan Investasi. Plt. Sesmenko Agus kemudian menambahkan bahwa, “Pekerjaan kami tidak hanya melulu soal laut. yang kita bahas adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan maritim karena kita ini adalah negara maritim terbesar di dunia. Cita-cita Presiden RI, yang juga adalah cita-cita kita semua adalah agar Indonesia menjadi poros maritim dunia” ungkapnya. Menurut Plt. Sesmenko Agung, tujuan pemerintah saat ini ialah bagaimana agar Indonesia menjadi pusat perdagangan, perekonomian, dan politik global ditengah ketidak stabilan dunia. “Sekarang banyak kebijakan-kebijakan yang kita ubah, dulu kita ekspor raw material, sekarang harus di proses di Indonesia agar nilai tambahnya bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Selama ini kita hanya jual bahan bakunya, pola pikir itu harus diubah, kita harus berdiri di atas kaki sendiri” ujarnya. Para Mahasiswa Universitas Brawijaya tersebut disambut juga oleh Kepala Biro Hukum, Budi Purwanto, yang menyatakan, “Saya ingin menunjukan bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sangat menyambut dengan hangat kunjungan adik-adik mahasiswa, ditandai dengan hadirnya Pak Sesmenko. Awalnya akan dihadiri pak menko tapi bentrok waktunya”. Ujar Karo Budi. Dirinya kemudian menambahkan, “Tentunya kami memahami bahwa generasi muda adalah generasi penerus bangsa yang harus di ilhami dengan berbagai substansi, berbagai materi untuk melangkah kemasa depan yang cemerlang” ucapnya. Pada kesempatan tersebut, Karo Budi menyampaikan harapannya agar para mahasiswa menjadi pelaku bukan sekedar penonton. “Sekarang kita sedang gali potensi untuk bagaimana membuka link pendidikan. Kemenko Kemaritiman dan Investasi adalah satu-satunya kementerian yang mencarikan pegawainya pendidikan begitu masuk. Di tempat saya dari 7 cpns, ada 3 yang kami bantu untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi” ucap Karo Budi. Terkait bidang pendidikan, Asisten Deputi Pendidikan dan Pelatihan Maritim, Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK, dan Budaya Maritim, T.B. Haeru Rahayu, mengharapkan agar selain memupuk bidang keilmuan, para mahasiswa dapat menguasai berbagai Bahasa asing. “Anda harus menguasasi Bahasa asing, kalau hanya Bahasa inggris sudah keharusan. Harus menguasai Bahasa lain juga. Anda masih muda, harus punya visi jauh kedepan” harapnya. “Sudah sepatutnya bagi kami mahasiswa fakultas hukum untuk mengetahui bagaimana hukum laut di Indonesia di buat. Selama ini kami belajar hanya dalam teori, makanya kami berharap di sini kami bisa mendapatkan ilmu bagaimana pelaksanaan dan penegakan maritim law” jelas Ketua Penyelenggara Kunjungan, Adnan Dika Prawira. “Kita berbatasan langsung dengan area beyond national yuridiction, samudera hindia dan pasifik. Laut yang sebegitu luas, sumber dayanya itu banyak banget. Saat ini dunia internasional masih mencoba meraba apa yang terkandung dalam high seas dan international seabed. Ternyata pada daerah tersebut mengandung genetic resources yang nilainya jutaan dolar dan belum ada aturannya” terang Kepala Bidang (Kabid) Perundingan Batas Maritim dan Penyelesaian Sengketa, Sora Lokita. Kabid Oki menambahkan bahwa area beyond national yuridiction tersebut merupakan 64% dari luas laut dunia. Jumlah tersebut menurutnya menjadi alasan yang wajar jika banyak negara berebut mengeksplorasi. “Sekarang kita akan membuat regulasi baru untuk mengisi aturan yang belum ada di unclos, yang bisa mencakup dan mengatur eksplorasi dasar laut” ujar Kabid Oki. Dirinya menambahkan bahwa Indonesia perlu lepas dari perangkap stigma resource trap yang menjadikan Indonesia kurang memperhatikan sumberdaya lain yang ada. Kabid Oki kemudian menginformasikan bahwa Indonesia tergabung dalam International Seabed Authority (ISA) untuk meneguhkan posisi Indonesia dalam negosiasi tentang eksploitasi dasar laut. “Kita menjaga kepentingan kita (Indonesia). Posisi kita sudah diakui, hal ini terlihat dari Indonesia yang diminta secara resmi untuk menjadi pimpinan negara-negara pasifik untuk membentuk regulasi terkait hal ini pada masa sidang ISA tahun 2020” jelasnya. Dirinya menambahkan bahwa Indonesia perlu membentuk peraturan nasional dan melanjutkan diskusi dengan negara mitra strategis untuk mengakses reseved area sehingga Indonesia bisa terlibat dalam eksplorasi dan eksploitasi di dasar laut. [gallery link="file" size="medium" ids="42622,42619,42620,42624,42621,42623"] Biro Perencanaan Dan informasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi