Maritim, Jawa Tengah – Keterlibatan perempuan dalam pemeliharan lingkungan dan sektor usaha berbasis sumberdaya perikanan/pesisir adalah realitas yang umum terjadi di banyak tempat termasuk Indonesia. Di sejumlah tempat, perempuan sudah mentradisi terlibat dalam penangkapan ikan.  Di Demak hanya dalam dua dekati ini saja perempuan menjadi penangkap ikan di laut. Hal yang lebih umum terjadi adalah keterlibatan perempuan dalam persiapan melaut para lelaki, pengolahan pasca panen dan pemasaran ikan serta pengelolaan keuangan rumah tangga nelayan. Mengingat saling ketergantungan antara produksi, pengolahan pasca panen dan pemasaran, apapun peran perempuan dalam sektor perikanan, mereka juga menduduki peran kunci. Mengapa demikian karena hasil tangkapan nelayan, berapapun banyaknya, tidak serta-merta bisa menjadi uang tanpa keterlibatan pengolah pasca panen atau pelaku pemasaran.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam diharapkan akan memberikan dampak positif karena memiliki tujuan untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat pesisir khususnya nelayan dan pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil, akan tetapi dalam kenyataannya, perempuan pesisir yang kebanyakan juga merupakan nelayan dan pelaku usaha kelautan dan perikanan belum diperhitungkan keberadaannya, karena status perempuan pesisir umumnya hanya diposisikan sebagai ibu rumah tangga. Bahkan Undang-Undang 7/2016 menyebutkan bahwa peran perempuan dalam penyelenggaraan pemberdayaan sebatas keterlibatan dalam rumah tangga (pasal 45).

Kartini Sjahrir, Penasehat Senior Menteri Bidang Perubahan Iklim Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman menegaskan perekonomian keluarga di Kawasan pesisir tidaklah mudah dan kemiskinan cenderung telah menempatkan mereka sebagai perempuan dalam posisi terendah atau terpinggirkan. Keterpurukan pada perempuan pesisir tidak hanya dalam hal ekonomi, akan tetapi tingginya tingkat kejahatan serta kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan pesisir.

Perempuan-perempuan pesisir khususnya perempuan-perempuan nelayan lebih dianggap di bawah, lebih miskin daripada di bidang pertanian dan di antara dari mereka adalah korban tindak kekerasan," tegasnya di sela-sela acara yg diselenggarakan 14-15 Agustus 2018 di salah satu kantor perwakilan Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI), Demak (Jawa Tengah).

Sementara itu, Dedi Adhuri yang merupakan pakar Antropologi Maritim dari LIPI menjelaskan tentang kurangnya perhatian kepada para perempuan pesisir, padahal mereka mempunyai peranan penting untuk mendukung kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan rumah-tangganya. “Perempuan nelayan contohnya, mereka pergi melaut bersama dengan para suami, menghadapi resiko dan bahaya yang sama namun tidak mendapatkan hak dan jaminan sebagaimana yang diperoleh para suami," tambahnya.

Peninjauan Hutan Mangrove

Masyarakat pesisir, khususnya perempuan pesisir, merupakan kelompok yang saat ini rentan terhadap perubahan iklim. Cuaca ekstrim, banjir, dan rob ini menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh perempuan nelayan dan keluarganya.

Dalam menghadapi perubahan iklim, perempuan memiliki situasi, permasalahan dan inisiatif yang berbeda, yang dipengaruhi oleh kedekatan perempuan dengan alam.

Kartini Sjahrir mengungkapkan kesadaran masyarakat pesisir akan lingkungan sudah sangat mandiri dan masyarakat paham akan pentingnya mangrove untuk melindungi tambak. Mangrove juga merupakan tumbuhan multifungsi dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menjaga kesuburan perairan pesisir atau sumberdaya ikan. Terkait hal ini pemerintah selama ini telah turut membantu pemeliharan mangrove.

Kesadaran masyarakat akan arti mangrove untuk melindungi tambak sangat tinggi dan masyarakat sudah paham bahwa mangrove bisa dimanfatkan dan bernilai produksi. “Mangrove itu multifungsi. Selain untuk menjaga tambak, daun dan buahnya bisa dijadikan produk unggulan rumah tangga serta tiap tahun pemerintah selalu membantu untuk memelihara mangrove ini,"ungkapnya.

Staf Ahli Menteri Bidang Sosio-Antropologi Tukul Rameyo Adi menambahkan masyarakat di beberapa Kawasan sudah semakin sadar akan pentingnya memelihara lingkungan dan telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga lingkungan serta memanfaatkannya dengan cara bijak.

“Masyarakat pesisir ini melakukan konservasi dan rehabilitasi lingkungan serta terus meningkatkan pengetahuan untuk pemanfaatan sumberdaya pesisir yang lebih bijak; dan mereka juga semakin peduli terhadap sampah demi keberlanjutan ke depannya,"ujarnya. Di Rembang, bahkan masyarakat pesisir telah lama menggunakan kearifan lokal dalam menggunakan mangrove sebagai tumbuhan yang bisa menjaga kekokohan sedimentasi di pesisir sedemikian rupa  sehingga masyarakat kemudian dapat mengembangkan penhidupan yang berbasiskan pada tambak. Dengan kearifan ini, masyarakat selalu berusaha menyeimbangkan antara penanaman mangrove  dankonservasinya dengan usaha pengembangan tambak.

Tukul Rameyo menyampaikan upaya yang dilakukan oleh masyarakat ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari berbagai pihak karena menjaga lingkungan ini bukan semata-mata kegiatan masyarakat sendiri, tetapi harus menjadi gerakan bersama seluruh para pemangku kepentingan terkait, termasuk pemerintah. Gerakan Bersama menjaga lingkungan akan berdampak terwujudkan resiliensi pesisir terhadap perubahan iklim.

Gerakan mandiri masyarakat ini, perlu difasilitasi oleh pemerintah sehingga para pemangku kepentingan lainnya pihak swasta, perguruan tinggi dan komunitas-komunitas lainnya turut berpartisipasi mewujudkan “ekosistem pesisir”. Ke depan gerakan ini diharapkan dapat menjadi gerakan nasional yang bertujuan menghadapi beberapa aspek yaitu perubahan iklim, kerusakan lingkungan, ketangguhan mata pencaharian masyarakat, dan untuk menghadapi sampah laut plastik serta kesejahteraan," tambahnya.