Maritim - Jakarta, Di penghujung tahun 2017, Menko Luhut mendampingi Presiden Joko Widodo dalam perayaan Natal Nasional Oikumene 2017 di Rumah Adat Radakng Dayak Pontianak pada Kamis (28/12). Terhitung sejak dilantik menjadi Presiden, Jokowi telah menghadiri perayaan Natal di 4 lokasi berbeda.

Yang pertama adalah di Papua pada 2014, kemudian di Nusa Tenggara Timur pada 2015, dilanjutkan di Sulawesi Utara pada 2016, dan terakhir di Kalimantan Barat tahun ini.

“Menunjukkan ke-Indonesia-an itu,” terang Menko Luhut mengenai kehadiran Presiden Jokowi di berbagai tempat perayaan Natal di Indonesia.

Terkait tema Natal tahun ini, yaitu ‘Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu!’ Menko Luhut menekankan pada pentingnya peran umat Kristiani sebagai agen pembawa damai.

“Mari kita semua ekspresikan damai sejahtera ini dalam bentuk tindakan kita masing-masing, dalam bentuk pekerjaan kita masing-masing kepada siapapun baik itu laki-laki atau perempuan, suku apapun, agama apapun,” pesan Menko Luhut yang sebetulnya juga berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia yang akan memasuki tahun 2018 yang kerap dijuluki sebagai tahun politik.

“Kita mau bertarung dalam proses demokrasi saya kira sah-sah saja, tapi jangan kita membuat isu-isu yang membuat kita pecah, yang menimbulkan kita menjadi ada kelompok sini kelompok sana,” sambungnya terkait kontestasi pemilihan kepala daerah dalam pilkada yang akan dilaksanakan di 171 daerah provinsi, kabupaten, dan kota tahun depan.

“Marilah kita bicara pada konsep, kinerja, dan mimpi apa yang saya ingin lakukan untuk membawa Indonesia lebih bagus lagi ke depan,” saran Menko Luhut mengenai konten kampanye yang ideal, yang tidak perlu diarahkan pada perpecahan Bangsa.

“Karena ‘satu’ itu yang membuat Indonesia kuat,” jelas Menko Luhut mengenai pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan demi kemajuan Indonesia.

Menko Luhut: LRT Tidak Akan Mangkrak

Pada Jumat (29/12), Menko Luhut direncanakan akan menyaksikan penandatanganan kontrak pinjaman antara PT KAI dengan 12 Bank Sindikasi untuk membiayai pembangunan LRT Jabodebek. Penandatanganan akan dilaksanakan di Kempinski, Grand Indonesia Shopping Town, Jakarta Pusat.

“Ini merupakan suatu kemajuan yang sangat signifikan karena pertama kali suatu proyek pemerintah yang bisa ditangani secara sindikasi,” terang Menko Luhut.

Dengan kontrak pinjaman sebesar Rp 19,25 triliun dan dengan jangka waktu 18 tahun, menurut Luhut ini angka yang sangat besar dan harapannya model pembiayaan yang tidak membebani APBN seperti ini bisa dilakukan kedepannya.

"Jadi kalau orang masih berpikir semua dari APBN sekarang kita mulai bisa buktikan tidak mesti semua pakai APBN," jelas Luhut.

Kemudian, Menko Luhut menjelaskan bahwasanya proyek dengan skema pendanaan seperti ini baru akan bisa dilihat keuntungan finansialnya setelah 3 - 4 tahun ke depan, dan setelah terbukti berhasil, pada tahun-tahun mendatang akan bisa diterapkan lagi model yang sama pada proyek pengembangan jalur LRT.

"Nanti mungkin refinancing setelah berjalan 3 - 4 tahun, nanti kita lihat mungkin dengan bunga lebih murah, kita akan kembangkan proyek LRT ini dengan trayek yang lebih luas, seperti dari Cibubur-Bogor atau masuk ke Depok, juga dari Cikeas," tambahnya.

Menko Luhut juga menegaskan, proyek LRT  tidak akan mangkrak, oleh sebab, lanjut Menko Luhut, proyek ini sudah ada dananya dan sudah pula dilaksanakan studinya. Apalagi, imbuhnya, proyek ini dilaksanakan secara terintegrasi dan bersinergi dengan berbagai instansi terkait.

"Jadi proyek ini tidak akan lagi mangkrak, dana sudah ada, studinya pun sudah ada. Sudah ada KA Bandara, itu juga bisa jadi model, nanti buahnya ke depannya kita pasti akan jauh lebih baik, sekarang ini kita kerjakan secara terintegrasi lintas Kementerian, seperti Kementerian ATR - BPN, KLHK, BUMN dan lainnya, " pungkasnya.