Marves - Yogyakarta, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Hukum dengan tema "Indeks Reformasi Hukum Berkualitas" selama dua hari di Yogyakarta, Senin--Selasa (13--14 November 2023). Rakor ini dilaksanakan dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap kebijakan pada tujuh Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikan oleh Kemenko Marves. Selain itu, rakor juga bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara serta untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik khususnya di bidang Peraturan Perundang-undangan.

Plh. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Odo RM Manuhutu, menyampaikan apresiasi kepada Biro Hukum yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Tema yang dipilih sangat relevan dengan visi pemerintah dalam membangun sistem hukum yang lebih transparan, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat demi keadilan dan kemakmuran masyarakat.

”Sebagai kementerian koordinator, kita memiliki tanggung jawab besar dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang mendukung transformasi hukum, salah satunya melalui peningkatan Indeks Reformasi Hukum. Di mana dalam Indeks Reformasi Hukum kualitas peraturan dan regulasi yang dibuat oleh pemerintah dinilai dan diuji,” kata Odo dalam sambutannya.

Plh. Sesmenko Odo mengatakan bahwa Biro Hukum memiliki peran penting dalam memastikan kualitas regulasi dan implementasinya berjalan dengan baik, serta sesuai dengan tujuan reformasi hukum. Melalui rakor ini, diharapkan menjadi kesempatan untuk menyelaraskan visi dan strategi bersama.

”Saya berharap, diskusi dan pertukaran pengalaman yang berlangsung pada hari ini akan menghasilkan langkah-langkah konkret untuk mencapai peningkatan Indeks Reformasi Hukum di lingkungan Kementerian dan Lembaga yang dikoordinasikan oleh Kemenko Marves. Saya ingin mengajak seluruh peserta rapat ini untuk berkontribusi secara aktif dalam diskusi dan berbagi ide-ide kreatif dalam menghadapi hambatan-hambatan yang mungkin menghalangi reformasi hukum, serta mencari cara untuk mengatasi permasalahan tersebut,” ujarnya.

Selain itu, Plh. Sesmenko juga mengingatkan bahwa reformasi hukum bukanlah tujuan akhir, tetapi sebuah proses yang berkelanjutan. Peningkatan indeks reformasi hukum dan pencapaian hukum berkualitas akan memerlukan kerja keras, kesabaran, dan konsistensi.

”Dengan semangat kerja sama dan tekad bersama, saya yakin kita dapat mewujudkan hukum berkualitas yang menjadi impian bersama masyarakat Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya, semoga rakor ini dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan langkah-langkah konstruktif untuk masa depan hukum Indonesia yang lebih baik,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Kemenko Marves, Budi Purwanto, mengatakan Rakor Hukum ini pada prinsipnya diselenggarakan dalam rangka melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pada tujuh Kementerian/Lembaga (K/L) yang dikoordinasikan oleh Kemenko Marves.

“Diharapkan Rapat Koordinasi ini dapat menjadi sarana komunikasi dan kolaborasi dalam memajukan layanan di bidang hukum yang dapat meningkatkan penilaian Indeks Reformasi Hukum di tujuh K/L yang dikoordinasikan oleh Kemenko Marves guna mencapai Predikat Istimewa,” katanya.

Budi menjelaskan pada kegiatan ini juga akan dilaksanakan pemberian penghargaan bertajuk Juristica Awards 2023 sebagai bentuk apresiasi kami kepada pengelola JDIH di tujuh kementerian/lembaga yang dikoordinasikan oleh Kemenko Marves atas keberhasilan dalam pengelolaan dan pengembangan JDIH 7 K/L pada tahun 2022.

Adapun narasumber pada kegiatan ini ialah Inspektur Kemenko Marves, Muhammad Jalu Wredo Aribowo; Plt. Kepala Biro Hukum, Kementerian PUPR, Mardi Parnowiyoto; Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), Nofli. Kemudian Oki Wahju Budijanto, Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Hukum dan HAM; serta Rizqy Vebry Wibowo, Tim Evaluator Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II Kementerian PANRB.

No.SP-277HUM/ROKOM/SET.MARVES/XI/2023

Biro Komunikasi 
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI