Marves - Jakarta, Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) untuk Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Prioritas Bidang Infrastruktur dan Transportasi periode 2020-2024 serta Koordinasi Rencana Strategis Teknokratik Tahun 2025-2029 menjadi ajang penting bagi berbagai kementerian dan lembaga untuk memaparkan kemajuan serta strategi ke depan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur yang sedang berjalan dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta menyusun rencana strategis untuk tahun-tahun mendatang. Berbagai kementerian, termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Bappeda Jawa Barat, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian ESDM, menyampaikan laporan dan rencananya dalam rapat ini.

Kementerian Perhubungan menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan pengoperasian Bandara Kertajati. Masalah harga avtur yang tinggi mempengaruhi harga tiket dan berdampak pada penurunan jumlah penumpang. Selain itu, strategi peningkatan okupansi melalui transportasi BRT di Bandung dan upaya pengendalian pencemaran udara melalui penggunaan kendaraan listrik (KBLBB) juga disampaikan sebagai bagian dari langkah jangka panjang menuju transportasi berkelanjutan.

Dalam upaya mendorong transportasi yang lebih bersih, Kementerian Perhubungan juga menyoroti pentingnya dukungan dalam bentuk pengujian emisi dan percepatan penggunaan kendaraan listrik. Hal ini termasuk sertifikasi uji tipe dan sosialisasi mengenai kendaraan listrik dengan memberikan diskon atau insentif. Pengembangan transportasi massal dan penerapan smart mobility di Jakarta diharapkan dapat mengurangi pencemaran udara dan meningkatkan efisiensi transportasi publik. Dalam paparannya, koordinator analisa dan evaluasi transportasi udara dan penunjang, Bapak Candra, juga menyampaikan bahwa untuk wilayah Jawa Timur saat ini sedang dalam tahap finalisasi studi kelayakan dan implementasi bus listrik di Surabaya, yang diharapkan dapat menjadi model bagi kota-kota lain di Indonesia.

Di kesempatan berikutnya, Kabag Perencanaan dan Evaluasi Program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Bapak Dodi menegaskan komitmen Kementerian PUPR dalam menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur di kawasan Rebana dan Jawa Barat Selatan sesuai dengan target tahun 2024, meskipun beberapa proyek mungkin memerlukan waktu hingga 2025. Pembangunan jalan tol seperti Cimanggis-Cibitung yang sudah beroperasi serta proyek-proyek perlindungan pantai di pantai utara Jawa menunjukkan kemajuan signifikan. Kementerian PUPR juga menyampaikan pentingnya manajemen kontrak yang efektif untuk memastikan penyelesaian proyek tepat waktu.

Selanjutnya, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Jawa Barat, Bapak Gunawan memaparkan proyeksi indikator makro serta kebutuhan infrastruktur strategis provinsi hingga tahun 2045. Fokus utama untuk wilayah Jawa Barat meliputi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Investasi besar diperlukan untuk sektor-sektor seperti lingkungan hidup, pekerjaan umum, perumahan, sumber daya air, dan transportasi. Proyek strategis nasional di Jawa Barat mencakup berbagai sektor, dari perkeretaapian hingga bendungan, dengan beberapa proyek sudah selesai dan sebagian lainnya masih dalam tahap konstruksi.

Dilanjutkan pemaparan oleh Bapak Heru Widiatmoko, Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Perindustrian menyoroti sektor perkeretaapian dengan menekankan pada pentingnya kemajuan dalam penyediaan gerbong KRL baru untuk Jabodetabek serta strategi kementerian untuk mendorong industri perkeretaapian domestik termasuk pengadaan trainset yang lebih banyak. Namun, saat ini hanya tersedia dua trainset, dan jika PT INKA tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri, perlu dilakukan peninjauan kembali strategi pengadaan untuk memastikan kebutuhan transportasi kereta api dapat terpenuhi.

Kemudian perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membahas kebijakan energi, termasuk pensiun dini PLTU Cirebon yang berpotensi meningkatkan biaya produksi listrik karena penggantinya berupa pembangkit listrik rendah emisi yang umumnya memiliki biaya produksi lebih tinggi. Selain itu, kementerian juga membahas rencana ekspor listrik ke Singapura melalui kerja sama internasional. Tiga MoU dengan Singapura mengenai kerja sama energi, energi terbarukan, dan pengembangan energi rendah karbon telah disepakati. Namun, green corridor untuk kabel bawah laut masih menjadi kendala karena kemacetan, memerlukan perencanaan terintegrasi agar semua perusahaan dapat terakomodir dalam batasan tersebut.

Pentingnya perencanaan strategis dan kerja sama antar kementerian serta lembaga untuk mencapai pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan efisien merupakan hal yang mutlak dibutuhkan. Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, baik dari sisi teknologi, lingkungan, maupun regulasi, kolaborasi yang erat dan komitmen yang kuat dari semua pihak adalah kunci utama untuk mewujudkan pembangunan yang berdampak positif bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Hasil rapat ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek strategis di masa depan, memastikan keberhasilan pembangunan yang terintegrasi dan inklusif.