Road map reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman tahun 2015-2019 adalah menuju Good Governance yang memperhatikan 7 (tujuh) asas kepemerintahan yang baik, meliputi: asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas profesionalitas, asas proporsionalitas, dan asas akuntabilitas. Kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dimulai dengan pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI berdasarkan Surat Keputusan Menko Maritim Nomor: 52 Tahun 2016 tanggal 7 Maret 2016 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun 2016. Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi untuk kegiatan evaluasi atas 8 (delapan) area manajemen perubahan ditetapkan juga Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) berdasarkan Surat Keputusan Menko Maritim Nomor: KEP.51 Tahun 2015 tanggal 7 Maret 2016. Kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mencakup 8 (delapan) area perubahan yang terdiri dari:

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan
3. Penataan dan Penguatan organisasi
4. Penataan Tata Laksana
5. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
6. Penguatan Akuntabilitas
7. Penguatan Pengawasan, dan
8. Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Berikut ini hasil laporan evaluasi penilaian kegiatan reformasi birokrasi dikutip dari Inspektur Kemenko Maritim pada tanggal 28 April 2016. [caption id="attachment_4629" align="alignnone" width="960"] Grafik Hasil Evaluasi Kegiatan Reformasi Birokrasi[/caption]   Dokumentasi foto-foto kegiatan reformasi birokrasi, meliputi: Assessment Pegawai Kemenko Kemaritiman, 24 Juni 2016   FGD Pembangunan Budaya Kerja, 31 Mei 2016   Konsolidasi dan Koordinasi Kelompok Kerja 8 Area Perubahan, 15 April 2015   Rapat Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, 15 April 2016   Sosialisasi Koordinasi Tim Reformasi Birokrasi 2016, 6 April 2016