[Humas-Maritim] Demi mewujudkan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, kini jajaran kabinet terus melakukan pemantapan sistem monitoring di kawasan perairan strategis. Terpenting, hal ini dilakukan untuk meningkatkan keamanan di perairan Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman bersama dengan tujuh kementerian dan lembaga pemerintah telah bekerjasama dan menandatangani nota kesepahaman/MoU  termasuk dengan TNI-AL. Salah satu poin yang disepakati dalam MoU tersebut  adalah survei-survei dalam pengendalian data di area-area yang menjadi wilayah prioritas, terutama di Laut Sulawesi  dan perairan Selat Sunda. Untuk mengawali survei perdana, Deputi I Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Kemenko Bidang Kemaritiman bersama TNI-AL telah melakukan survei bersama pada Rabu (3/8) menggunakan KRI-RIGEL. Lebih jauh,mantan Dubes RI untuk Belgia ini menyebutkan alasan memilih Selat Sunda sebagai perairan pertama yang akan disurvei. "Selat Sunda adalah salah satu selat yang tingkat traffic navigasinya sangat tinggi" ujar Havas kepada wartawan saat konferensi pers. Jumlah kapal-kapal yang kerap melakukan traffic di selat ini menurutnya mencapai 70 ribu kapal per tahun. Angka itu hampir menyamai kapal – kapal navigasi yang sering melintasi Selat Malaka. Selain itu, selat sunda juga merupakan selat yang telah ditentukan sebagai pintu masuk ALKI-1 untuk kapal-kapal traffic yang datang dari samudera India, yang juga merupakan pintu keluar ALKI dari Laut Cina Selatan.Oleh karena itu, Indonesia perlu meningkatan pengamanan di kawasan-kawasan strategis. Ada beberapa kawasan yang terpenting untuk melakukan peningkatan pengawasan pengamanan, di,antaranya adalah Selat Malaka, Selat Lombok, dan Selat Ombai. “Dalam kegiatan survei di Selat Sunda ini, diharapkan dapat diperoleh suatu pemahaman yang komprehensif  mengenai kondisi oseanografi, hidrografi, dan arus laut sehingga bisa mempunyai data yang komprehensif untuk membuat kebijakan terhadap pengamanan ALKI, Job point, dan penyusunan kebijakan nasional terhadap masalah strategis yang terkait perkembangan lingkungan strategis Indonesia,” ujarnya.