Maritim – Jakarta, Rencana Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengelola sampah plastik menjadi plastic tar road segera dirampungkan tahun ini. Bali menjadi lokasi pertama pengaspalan dengan sampah plastik yang tidak bisa didaur ulang tersebut.

Deputi Bidang Kedaulatan Maritim Arif Havas Oegroseno menambahkan, dalam waktu dekat ini Kemenko Maritim akan segera melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan India terkait pengelolaan plastic tar road. “Kami akan segera Mou dengan India, sehingga kami harapkan akan segera kami follow up,” kata Havas.

Menurut Havas, metode penggunaan sampah plastik untuk jalan raya memiliki kelebihan khusus antara lain, kondisi jalan tahan terhadap air, memakan biaya murah, dan bisa mengurangi kebutuhan aspal itu sendiri.

“Sampah plastik sudah begitu banyak di Indonesia. Kami menganjurkan sampah plastik, kami mempunyai suatu metode di mana menghilangkan plastik itu sendiri menjadi suatu hal yang penting,” tutupnya.

Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Maritim, Kemenko Maritim, TB Haeru Rahayu mengatakan, sudah melakukan koordinasi bersama jajaran kementerian dan lembaga terkait memasuki tahap implementasi teknis. Hal ini merupakan kepedulian Kemenko Maritim terhadap sampah sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Revolusi Mental yang telah ditunjuk sebagai koordinator Gerakan Indonesia Bersih.

“Kami maunya jalan sampah plastik sudah ada di tahun 2017. Targetnya sampai tahun 2022, jadi lima tahun ke depan. Peta jalan itu penting,” ujar TB. Haeru usai rapat pembahasan kerjasama Indonesia-India di Kantor Kemenko Maritim, Jakarta, Selasa (02-05-2017).

“Kami mencoba dalam tataran implementasi teknis di lapangan, dengan mengundang semua lembaga terkait dan kami sudah menetapkan Bali sebagai salah satu lokasinya. Kami juga sudah survey ke Bandung, sudah ada komunikasi dengan pihak akademisi,” katanya menambahkan.

Haeru menjelaskan, alasan memilih Bali sebagai awal plastic tar road, karena selain menjadi pusat wisata, wilayah tersebut memiliki perguruan tinggi yang dianggap sangat konsen terhadap pengelolaan sampah plastik. Selain itu, Bali dinilai cukup representatif, karena memiliki kondisi jalan yang tidak begitu lebar.

Selain itu, Haeru menjelaskan, Kemenko Maritim meminta BPPT untuk melakukan kajian lebih lanjut untuk mengjuji kebenaran apakah semua jenis sampah plastik dapat diolah menjadi plastic tar road.

“Saya optimis, karena BPPT menyatakan bisa karena mereka memiliki teknologinya. Kami harus support karena itu salah satu kelebihan BPPT,” tuturnya.

Haeru berharap, semua kementerian dan lembaga terkait saling bahu-membahu untuk mengentaskan permasalahan sampah di tanah air. Persoalan sampah dinilai dapat menjadi preseden buruk karena juga akan berdampak kepada kurangnya wisatawan yang mengunjung Indonesia. “Jangan sampai kemudian kami di klaim sebagai negara penghasil sampah. Ujungnya adalah wisata, dan wisata kaitannya adalah devisa, sementara devisa tentunya untuk  kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia,” pungkasnya.