Maritim – Makassar, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman bersama Badan Pengkajian Penerapan Teknologi, Kementerian Riset dan Teknologi dan Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan Rapat Koordinasi Identifikasi Potensi Lahan Mendukung Program Ekstensifikasi Pembangunan dan Pengembangan Komoditas Pergaraman Nasional (8/11). Kegiatan yang baru pertama kali dilaksanakan di Makassar ini menindaklanjuti data potensi garam Sulawesi Selatan di Jeneponto, Takalar sampai Selayar yang bisa berkontribusi mewujudkan swasembada garam nasional. Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral Energi dan Non Konvensional Amalyos Chan menegaskan untuk mewujudkan swasembada garam nasional, potensi yang sudah ada harus dikembangkan. "Bila stagnan perlu diidentifikasi apa masalahnya, lalu kita koordinasi untuk mendapatkan solusinya. Pada rakor ini hadir BPPT dan Kemenristek Dikti untuk inovasi, pemerintah daerah serta perwakilan Badan Pertanahan Nasional untuk identifikasi masalah lahan".

Staf Ahli Menko Maritim Bidang Ekonomi Maritim Sugeng Santoso dalam sambutan pembukaannya menyampaikan swasembada garam bagi Indonesia adalah keharusan agar tidak ada lagi ironi negara maritim kekurangan garam hingga importasi garam tidak bisa dihindari. “Karakter Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur berbeda, pola-pola yang kita terapkan di tambak garam Bipolo, NTT tidak bisa serta merta diterapkan di Sulawesi Selatan, nah ini tantangan baru untuk kita semua”.

Tantangan lain yang terungkap adalah pengelolaan garam yang masih sangat tradisional, lahan yang terpisah dalam klaster-klaster kecil hingga hasilnya menjadi tidak maksimal. Direktur Pusat Teknologi Farmasi dan Medika BPPT Imam Paryanto dalam paparannya menjelaskan potensi sampingan bila tambak garam dikelola secara non tradisional, “Garam menjadi lebih bersih, saluran air laut dapat dimanfaatkan untuk budidaya ikan, ini menjadi nilai tambah dari tambak garam yang diharapkan menyejahterakan petambak-petambak garam. Evaporasi dan kolam air tua akan membuat petambak dapat berproduksi tanpa tergantung pasang surut air laut, sepanjang tahun, tidak lagi tergantung cuaca”.

Ekstensifikasi lahan tambak garam Sulawesi Selatan juga memiliki tantangannya sendiri. Identifikasi permasalahan terlihat pada klaster lahan yang cenderung kecil untuk mendapatkan hasil maksimal, Kemenko Maritim mengusulkan pengintegrasian lahan dalam kelompok badan usaha. “Bisa Badan Usaha Desa (Bumdes), Perusahaan Daerah (Perusda), hal ini sempat dibahas saat Menteri Desa Eko Putro Sandjojo mendampingi Menko Marititim Luhut Pandjaitan ke NTT, pekan lalu. Jadi integrasi lahan bisa didorong, dari sisi cuaca itu tadi, inovasi yang ditawarkan BPPT bisa membantu petambak garam tidak tergantung cuaca”.

Rapat Koordinasi Identifikasi Potensi Pengembangan Lahan Garam Sulawesi juga menghadirkan Direktur Sistem Inovasi Kementerian Riset dan Teknologi Ophir Sumule yang dalam paparannya juga mendorong integrasi petambak garam dalam BumDes dan Perusda. Sulawesi Selatan perlu melakukan inovasi tambak garam

Rakor berlangsung selama satu hari dengan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke tambak garam Jeneponto dan Takalar (09/11). ***