[Humas Maritim] - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) menggelar Seminar Nasional Pengembangan Pariwisata Bahari di Kepulauan Riau. Seminar itu merupakan tindak lanjut pembangunan sektor Poros Maritim Dunia yang telah digagas oleh Presiden Joko Widodo. Seiring dengan itu, pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan pariwisata bahari sebagai pendorong pengembangan poros tol laut di Indonesia. Pemerintah juga telah menetapkan 10 kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN). Dalam kegiatan seminar nasional yang digelar pada Jumat (28/10) tersebut, dihadiri oleh perwakilan-perwakilan dari pusat maupun daerah hingga kalangan industri pariwisata (Asita, PHRI, HPI, ASPPI), investor, akademisi, pemerhati kemaritiman dan lembaga swadaya masyarakat, dan kementerian terkait seperti kementerian pariwisata, kementerian kelautan dan perikanan, dan Badan Pengelola Perbatasan. Deputi IV Bidang Koordinasi SDM, Iptek, dan Budaya Maritim, Kemenko Bidang Kemaritiman, Safri Burhanuddin mengungkapkan, ini adalah untuk membahas persoalan pengembangan potensi bahari untuk dijadikan atraksi wisata, hingga promosi dan peningkatan investasi dalam pembanguan pariwisata bahari di Indonesia. Dikatakan Safri, secara global, tren pariwisata bahari terus meningkat, termasuk kunjungan ke destinasi wisata bahari di Asia. “Berdasarkan data kunjungan di destinasi pariwisata bahari unggulan di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam 3 tahun belakangan ini,” terang Safri. Selain itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengatakan juga bahwa potensi pariwisata bahari di Kepulauan Riau yaitu antara lain pengembangan dan pembangunan Kawasan Natuna – Anambas – Lingga antara lain Natuna (Pulau Senoa dan Sekitarnya berupa Snorkelling dan Diving), dan Pantai Tanjung dan sekitarnya (Wisata pantai dan kombinasi ke kampong-kampong). Sementara di Lingga (Pulau Benan dan sekitarnya terdapat pariwisata berbasis masyarakat/desa wisata dan Pulau Mepar dan sekitarnya (Pariwisata berbasis masyarakat) desa wisata dan wisata sejarah dan heritage. Di Anambas (Pulau Jemaja (Wisata Pantai dan Ekowisata – Agro/Pertanian), Pulau Siantan (Community base tourism, Konservasi Penyu dan Air Terjun), dan Pulau Penjalin (Underwater : snorkelling dan Diving). Dalam kaitan ini menurut Ketua Tim Percepatan Pengembangan Wisata Bahari Indonesia dan Penasehat Menteri Pariwisata, Indroyono Soesilo mengatakan, pemerintah menargetkan 12 juta wisata devisa masuk ke Indonesia sebesar 13 M Dolar. “Untuk 2019 ditargetkan 20 M dollar. Dengan demikian akan terbuka 11 juta lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sementara di Kepulauan Riau sendiri, perizinannya akan dipermudah, bebas visa,” paparnya. Kalau bertumpu pada sumber daya alam, seperti minyak bumi maka akan terus turun, sementara yang wisata bahari bisa naik. Target 400 persen naik di provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dengan cara mempermudah perijinan, bebas visa, yang dapat berdampak tidak langsung pada wisata bahari. Juga mempermudah ijin kapal wisata asing yacht. Indroyono menambahkan, Tanjung Pinang harus punya marina dulu untuk mengadakan kegiatan sail. Saat ini baru ada lima marina, yaitu yang ada di Belawan, Priok, Perak, Benoa, dan Makassar. Ijin untuk charter flight juga dipermudah skrg. Kita harus membuka jalan buat mempermudah. Untuk wisata selam sebagian besar berada di kawasan timur Indonesia. Target 2019 adalah 20 juta turis 20M revenue. Selain itu, perlu diperbanyak lapangan kerja, bikin ekonomi kreatif, dan kembangkan budaya tradisional, serta perkuat UKM. Gubernur Kepri, Nurdin Basirun menambahkan, berdasarkan potensi yang dimiliki Kepri, sangat berpotensial. Meski tidak termasuk dalam 10 destinasi wisata unggulan, potensi wisata di Kepri sangat besar. Hanya saja, selama ini Kepri belum tersentuh. Jika tidak ada aturan dan pengembangan, potensi wisata di Kepri akan sia-sia. “Kami bukan tidak ada keinginan membangun, tapi terus terang regulasi yg sedikit menghambat,” imbuhnya.**