Maritim - Jakarta, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Agung Kuswandono menyatakan bahwa zonasi pesisir dan pulau-pulau terluar harus dikelola secara holistic di seluruh Indonesia.

“Zonasi Pesisir dan pulau-pulau terluar ini harus dikelola secara holistik. Seluruh Indonesia memerlukan zona ini karena mengatur mana yang akan dijadikan zona perairan untuk perikanan dan mana yang harus dikonservasi,” ujar Agung (11/4).

Dijelaskan, Kemenko Maritim dalam proses memfasilitasi berikut mengkoordinasi para pemerintah daerah agar segera menyelesaikan zonasi yang ada di wilayahnya masing-masing.

“Semua harus dikerjakan, untuk itu tim kami dari Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa selalu datang ke daerah-daerah, kami kelompokan, kami kumpulkan Bupati-bupati dan Gubernur. Mereka nanti akan mengangkat jurnal-jurnal ini menjadi aturan hukum yang baku di negara kita. Jadi tidak ada lagi masalah daerah yang akan digunakan untuk operasi minyak dan gas, daerah yang digunakan sebagai cagar alam dan hutan lindung dan sebagainya. Saat ini daerah-daerah itu masih banyak yang tumpang tindih, ini yang harus kami bereskan segera,” katanya.

Deputi Agung mengatakan, pemerintah tengah dalam proses mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dan perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan baik untuk tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Agung menyadari, untuk mengatur itu semua perlu adanya sinergi antara pemerintah pusat dan kabupaten/kota, serta provinsi.

“Kami bekerja sama antara pusat dan daerah. Kami punya aturan tentang pengelolaan zona pesisir dan pulau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang masing-masing punya kepentingan sendiri-sendiri. Ini harus kami kumpulkan dan dibicarakan dengan matang. Harus kami pilah mana daerah yang perlu di konservasi dan dimanfaatkan,” tutupnya.