Maritim – Bali , Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim Safri Burhanuddin memberikan pidato kunci dalam Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) High-Level Meeting on Accelerating Waste Management Solutions to Reduce Marine Litter, (05/09).

Deputi Safri dalam pidatonya menegaskan ancaman utama keanekaragaman hayati laut dan pesisir saat ini adalah sampah plastic laut dan mikro plastic. Bahkan pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan 83% sampah yang mengapung di laut dan pantai adalah sampah plastic.

Indonesia mengakui tantangan sampah plastik tidak hanya di laut melainkan juga di daratan. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melakukan survei bersama Bank Dunia dan Denmark di 15 kota yang berbeda di seluruh negeri untuk meneliti masalah tersebut. Sebelumnya juga ada penelitian mengenai plastik yang dikonsumsi ikan, bersama dengan Amerika Serikat di dua kota, di Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian tersebut menunjukkan ada masalah nyata karena sampah plastik.

Deputi Safri mengatakan, Indonesia tidak diam saja, masalah sampah plastic ini ditangani secara terintegrasi, baik dari tataran kebijakan hingga pengawasan implementasi kebijakan penanganan sampah plastic, khususnya sampah plastic laut.

Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Plastik Laut

“Indonesia telah mengembangkan Rencana Aksi Nasional untuk Memerangi Sampah Plastik Laut yang terdiri dari empat pilar utama sebagai berikut: 1. Perubahan Perilaku, 2. Mengurangi sampah plastic yang berasal dari daratan, 3. Mengurangi sampah plastic di daerah pesisir dan laut,4. Penegakan Hukum, Mekanisme Pendanaan,penelitian-pengembangan (inovasi teknologi) dan penguatan institusi”, hal ini ditegaskan kembali oleh Deputi Safri.

Pada sisi yang lain, sejalan dengan penyusunan rencana aksi ini, Kolaborasi Bilateral,Regional juga kerja sama pemerintah dan swasta terus digalang untuk mengendalikan sampah plastik laut. Upaya pengendalian mutlak dilakukan melalui pemantauan dan pengumpulan sampah plastik dari laut dengan menggunakan teknologi yang relevan untuk menjamin hasilnya.

Peningkatan kesadaran lingkungan melalui pendidikan sekaligus memperbaiki fasilitas pengelolaan sampah di pulau-pulau kecil dan daerah pesisir juga akan menjadi bagian besar dari upaya pengelolaan ini. “Kami memiliki target Quick Win untuk memerangi sampah plastik laut di 5 destinasi wisata pada tahun 2018. 5 lokasi prioritasnya adalah: Toba, Tanjung Kelayang, Mandalika, Labuhan Bajo, Borobudur dan Toraja.”

Deputi Safri menjelaskan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman juga mendukung The Alliance for Marine Plastic Solutions (AMPS). “Forum ini adalah yang pertama dari jenisnya, yang melibatkan tiga unsur pemangku kepentingan Pemerintah-Industri-Masyarakat dengan tujuan untuk memicu Kemitraan Publik-Swasta (KPS) dan mendukung inisiatif masyarakat untuk memperbaiki pengelolaan sampah. Hasil akhir dari forum ini adalah membuat suatu acuan yang dijadikan referensi bagi pihak yang berkepentingan dalam mendukung program pengelolaan sampah plastic laut.

Deputi Safri juga mengapresiasi kemitraan pemerintah-swasta, “Saya mengetahui bahwa PRAISE ( Partnership and Recycling Alliance for Sustainable Environment Indonesia) juga berkomitmen untuk memperluas keanggotaan mereka, dan telah sepakat untuk memulai sebuah proyek percontohan di Kepulauan Seribu, Jakarta. Selain itu ada kerja sama antara DANONE dan H & M Indonesia yang mendukung pemberantasan Sampah Plastik Laut dengan "Proyek Bottle 2 Fashion”. Saya percaya bahwa masih banyak lagi kolaborasi baru yang akan datang.”

Pada akhir sambutannya, Deputi Safri berpesan “Kami mengundang semua delegasi dan pemangku kepentingan di sini untuk bertindak bersama, bekerja sama dalam memberantas sampah laut. Mari kita menyingkirkan masalah ini karena kita bisa dan kita peduli.”** *