Maritim - Jakarta, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa bekerjasama dengan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menyelenggarakan Seminar Nasional Perikanan dengan tema "Roadmap Pembangunan Industri Perikanan Nasional Tahun 2020 - 2024" di Wisma Elang Laut, Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, Agung Kuswandono, yang menjadi salah satu narasumber utama, menyampaikan beberapa poin penting pada acara tersebut.

"Potensi perikanan kita luar biasa besar, dan itu adalah keniscayaan, tapi ingat yang besar itu potensinya, yang belum bisa dimanfaatkan. Sedangkan, yang sudah dimanfaatkan tidak sampai 1 trilliun, masih jauh dengan cukai rokok yang mencapai 200 trilliun setahun," ujar Deputi Agung.

Deputi Agung juga mengatakan, infrastruktur kita masih perlu ditingkatkan. Sebagai contoh Cold Storage yang dibangun, dirasakan belum mencukupi.

“Jika belum, ini masalah besar. Membuat Cold Storage harus ada listriknya, apakah di daerah terpencil ada listrik? Ada air bersihnya?" tambah Deputi Agung.

Dari acara seminar ini, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, Agung Kuswandono mengharapkan agar HNSI bisa memberikan masukan kepada pemerintah untuk pengelolaan perikanan Indonesia untuk periode 5 tahun ke depan.

"Ikan tangkap saja tidak pernah mencukupi kebutuhan nasional Indonesia. Harus ada ikan budidaya, sehingga harus ada pakan ikan yang cukup. Sekarang pakan ikan relatif 80 persen masih impor, sehingga masih ada peluang di sektor ini,” imbuhnya.

Dalam pembicaraannya juga, dibahas pula berbagai inovasi yang bisa diimplementasikan oleh nelayan khususnya dan industri perikanan umumnya.

"Dalam pengolahan ikan, kita tidak hanya makan ikan, tetapi bisa kita olah menjadi tepung, yang tidak hilang gizi ikannya, sebagai contoh, di Kepri sudah ada inovasi pengolahan tepung ikan, yang biaya untuk bahan bakunya terjangkau, inovasi lainnya, sudah ada alat portable yang mendinginkan air laut menjadi es sebagai kotak penyimpanan ikan di kapal.,” jelas Deputi Agung.

Kemenko Bidang Kemaritiman pun sudah mulai menginisiasi pembuatan database kapal perikanan dan nelayan Indonesia. Dan data 117 juta nelayan sudah ada, tinggal pemerintah untuk serius menyikapinya.

“Kapal? siapa pemiliknya, jenis kapalnya apa, beroperasi dimana, sehingga kapal kemanapun kita bisa tahu, ada kapal kecelakaan kita bisa tahu. Maka dengan database ini harus kita mulai. Apa yang sudah baik kita teruskan, apa yang kurang kita perbaiki, apa yang belum terlaksana, kita laksanakan,” tegas Deputi Agung.

Masih mewakili Menko Bidang Kemaritiman, Staf Khusus Kemenko Bidang Kemaritiman Fred Lonan juga memberikan sambutannya.

"Ke depannya, HNSI dapat menjadi pemandu bagi para nelayan dalam memberikan penjelasan-penjelasan terkait dengan fungsi, tipe serta bobot kapal ikan, teknologi penginderaan satelit maupun sonar, serta alat-alat tangkap yang tentu saja ramah lingkungan,” ujarnya.

Selain itu dia menambahkan, bahwa selaras dengan visi Indonesia yang fokus pada substansi kualitas sumber daya manusia, HNSI hendaknya mentransformasikan keahlian nelayan menjadi lebih meningkat lagi aktivitasnya dengan penggunaan teknologi terkini.

Adapun, acara diawali dengan sambutan oleh Ketum DPP HNSI, lalu dilanjutkan dengan sambutan oleh Staf Khusus Kemenko Bidang Kemaritiman, serta sambutan oleh Ketua DPR RI, yang merupakan Ketua Dewan Penasihat DPP HNSI.

Acara ini dibuka oleh, Ketua DPR RI sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat DPP HNSI, Bambang Soesatyo. Dalam kata sambutannya dia menyatakan.

"Kawasan perikanan yang luas belum dioptimalkan 100 persen oleh nelayan kita. Masalahnya, nelayan sulit mendapatkan bantuan kapal, dan asuransi jiwa hingga tingginya biaya bahan bakar kapal," ujarnya.

Kemudian, Ketum DPP HNSI Yussuf Solichien dalam sambutannya juga mengatakan potensi perikanan tangkap di dunia cenderung turun.

“Oleh karena itu, harapan kita ke depan kepada pemerintah, tidak hanya fokus kelola perikanan tangkap tetapi juga perikanan budidaya," jelasnya.

Dia juga mengatakan bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki oleh pemerintah antara lain regulasi yang dipercepat, penguatan di hulu dan hilir, serta keterlibatan investasi dari pihak swasta, tetapi dengan sistem kemitraan.

Narasumber dari Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Bappenas dan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan juga menyampaikan poin yang tak kalah penting pada acara tersebut.

“Hampir 40 persen rakyat miskin, adalah nelayan. Pembangunan harus bisa mensejahterakan mereka,” kata Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Bappenas, Arifin Rudianto.

Dia juga menjelaskan bahwa dengan 11 wilayah basis perikanan di Indonesia itu terlalu luas bila harus dikelola oleh pusat. Dia berharap wilayah-wilayah tersebut dapat dikelola oleh manajer tiap wilayah. Kemudian, Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Enrico, dalam paparannya juga menjelaskan beberapa poin penting.

“Sesuai dengan kebijakan pemerintah, kami sangat konsen dengan neraca perekonomian kita, maka dalam mendukung kenaikan ekspor dan mengurangi impor, kami merasa perlu memetakan sektor-sektor yang secara cepat bisa diakselerasi untuk komoditas ekspor, dan perikanan merupakan salah satu dari sektor tersebut.” jelas Komisioner OJK, Enrico.

HNSI merupakan asosiasi masyarakat di bidang perikanan, yang memiliki perwakilan cabang, yang tersebar di seluruh Indonesia. Acara kali ini, dihadiri oleh perwakilan dari dewan perwakilan cabang (DPC) HNSI, seperti Jakarta, Lampung, Bengkulu, dan sebagainya. Turut hadir pula, pihak dari Kementerian dan Lembaga, seperti Kementerian Kelautan dan perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan, Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Perbankan, dan sebagainya.