Maritim – Jakarta, Pemerintah melalui Kemenko Bidang Kemaritiman menyatakan, ada dua misi besar dalam memperkuat pendidikan di bidang kemaritiman. Pertama yaitu, dengan memasukkan kurikulum bidang kemaritiman di dalam pendidikan umum, dan kedua yaitu dengan meningkatkan kompetensi pada sekolah vokasi atau sekolah kejuruan khusus kemaritiman.

Hal itu diungkapkan Asisten Deputi Bidang Pendidikan Pelatihan Maritim Kemenko Maritim, TB Haeru Rahayu saat dirinya menghadiri Pameran Pekan Pendidikan dan Kebudayaan Nasional 2017 yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, digelar di Lippo Mall Puri Indah, 18 – 21 Mei 2017. Menurut TB, untuk misi pertama (kurikulum kemaritiman) sudah terlaksana berkat ditanda tanganinya MoU antara Kemenko Maritim dan Kemendikbud. Sebagai tindak lanjut, dalam waktu dekat ini Kemenko Maritim akan mengundang seluruh Bupati, Walikota dan para Kepala Dinas yang wilayahnya dinilai memiliki potensi kemaritiman, dengan harapan Pemerintah dapat mengetahui persiapannnya langsung dari seluruh pemangku kebijakan dan juga akan mempunyai lokasi percontohan (pilot project) bagi program tersebut.

“Pertemuan itu nantinya akan kita fasilitasi, substansi ada di Kemendikbud, kita juga akan mengejar target di bulan Juli 2017. Mudah-mudahan sudah ada implementasi, mungkin tidak semua dari 34 provinsi, tapi paling tidak kita akan punya informasi dan punya semacam lokasi pilot project,” ujarnya seusai mengadakan pertemuan dengan wakil dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, perihal pengembangan sekolah vokasi bidang perikanan dan pariwisata di daerah tersebut, Rabu (17-5-2017) di Kantor Kemenko Maritim, Jakarta.

Sementara mengenai misi kedua (pendidikan vokasi kemaritiman), Haeru menuturkan, bahwa pada saat ini pihak Kemenko Maritim akan berkoordinasi dengan Kemenko PMK terlebih dahulu, bertujuan untuk mencari kesepahaman tentang pemisahan antara pendidikan vokasi umum yang menjadi lingkup Kemenko PMK, dan pendidikan vokasi kemaritiman yang menjadi lingkup Kemenko Maritim.

“Kita sudah punya tim pokja (kelompok kerja) guna meningkatkan kualitas guru dan instruktur sekolah vokasi. Namun kita akan coba kerja sama dengan Kemenko PMK, karena kita hanya mengkhususkan pada pendidikan vokasi di bidang kemaritiman, kalau pendidikan secara umum ada di Kemenko PMK, kita hanya fokus kemaritiman, ke depan kita juga ingin sekolah kemaritiman bisa meningkat kualitasnya, layaknya sekolah bagi calon pilot,” imbuhnya.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah, Zalzulnida A. Janggola yang turut hadir dalam pertemuan itu pun menyampaikan ucapan terima terima kasihnya atas sambutan dan dukungan yang diberikan oleh Kemenko Maritim. Akan tetapi dirinya juga masih menginginkan adanya bantuan dari pemerintah, utamanya mengenai pengembangan sarana dan prasarana belajar bagi para siswa di sekolah vokasi dan peningkatan kualitas tenaga pengajar dan instruktur yang dianggap belum cukup kompeten dan jumlahnya masih kurang untuk membentuk calon tenaga ahli dan terampil di bidang kemaritiman.

“Kami ada SMK Perikanan dan Pariwisata yang akan dikembangkan, saat ini masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Oleh karenanya, kami memerlukan dukungan-dukungan dari pihak terkait. Misalkan support untuk tenaga pengajar dan instruktur yang berkualitas, kemudian juga sarana untuk memenuhi kebutuhan siswa, tentunya dengan perencanaan yang dibuat secara lintas-sektoral dan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Alhamdulillah, Pemerintah juga siap membantu, kami di daerah juga harus selalu berkomunikasi dan fokus pada komitmen kami untuk ikut membangkitkan kembali kemaritiman bangsa," ungkapnya.