Maritim – Yogyakarta, The 41^st Annual Conference of the Center for Oceans Law and Policy  kali ini bertema Marine Environment and Sustainable Development Goal 14: Life Below Water (17/05/2017). Deputi Bidang Kedaulatan Maritim Arif Havas Oegroseno menyampaikan bahwa tema utama konferensi dipilih karena selaras dengan UN Sustainable Development Goal dan UN World Ocean Forum, “Alignment dengan UN Ocean Forum dan perlindungan lingkungan laut”.

Konferensi ini juga didukung oleh Australian National Centre for Ocean Resources and Security (ANCORS); Centre for International Law (CIL), Singapore; K.G. Jebsen Centre for the Law of the Sea (JCLOS); Korea Maritime Institute (KMI); dan The International Seabed Authority (ISA). Yogyakarta menjadi tempat berkumpulnya para pakar hukum laut seluruh dunia. Tercatat sebagai pembicara diantaranya adalah Head of the Ocean Law and Policy Programme National University of Singapore Robert Beckman, Senior Advisor to the Indonesian Minister for Marine and Fisheries Prof.Dr.Hasjim Djalal , Professor Ronan Long Chair of Ocean Governance and the Law of the sea at World Maritime University in Malmo (Sweden), dan Ambassador Satya N.Nandan yang pernah menjabat sebagai Secretary General the International Seabed Authority.

Panel pada hari pertama konferensi ini dimulai dengan: Conservation and Sustainable Use of Oceans and Their Resources, dilanjutkan dengan Biodiversity Beyond National Jurisdiction, Status of Deep Seabed Minerals, dan Marine Pollution and Coastal Ecosystem.

Deputi Bidang Kedaulatan Maritim Arif Havas Oegroseno menyampaikan bahwa tema utama konferensi dipilih karena selaras dengan UN Sustainable Development Goal dan UN World Ocean Forum, “Alignment dengan UN Ocean Forum dan perlindungan lingkungan laut”

Manfaat bagi Indonesia mengikuti Konferensi ini ditegaskan oleh Deputi Havas. “Kita punya kerja sama dengan COLP sudah cukup lama. COLP sebenarnya adalah lembaga think tank bidang hukum laut dan bidang kebijakan kelautan dunia. Kita punya kepentingan menjalin hubungan dengan COLP".

Deputi Havas menjelaskan setidaknya ada tiga hal yang dapat dimanfaatkan Indonesia,"Pertama, secara akademis, kita bisa mengirimkan  warga Indonesia sekolah disana. Jadi kita ingin secara regular mengirim mahasiswa ke sana. Kedua Policy making,pembuatan kebijakan. Kita harus imbang dalam membuat kebijakan. Kita perhatikan dari analisis kebutuhan, analisis kapasitas dan juga analisis implementasi dari sisi birokrasi. Harus seimbang juga dengan masukan yang sifatnya akademis. Akademis dengan daya jangkau global (outreach global) sehingga kita punya satu posisi yang kuat . Contohnya pada saat kita akan membuat ALKI, kita kumpulkan akademisi-akademisi tingkat global untuk memberi masukan dalam penyusunan rencana Indonesia membuat ALKI, antara lain juga dari teman-teman COLP dan begitu itu sudah diterima oleh kalangan akademisi dan Negara-negara anggota lalu kita bawa ke WMO sudah tidak ada resistansi lagi. Lalu yang ketiga, sebenarnya terkait yang pertama. COLP ini juga penyelengara pendidikan pelatihan hukum laut. Namanya Rhodes Academy yang dilakukan tiap tahun selama sebulan di pulau Rhodes di Yunani. Rhodes Academy mendatangkan hakim-hakim internasional, pengacara dan akademisi hukum laut tingkat dunia untuk memberikan training kepada civil service dan juga tentara (navy) dari berbagai Negara."

Deputi Havas melanjutkan, "Nah kita kan punya resources dibidang orang , human capital yang perlu kita develop kemampuan dan kapasitas mereka dalam perundingan, training-training seperti ini kita butuhkan. "Jadi, hampir semua diplomat yunior kita , teman-teman dari BIG, Bakorsurtanal, Angkatan Laut sudah punya akses ke COLP. Jadi, kita punya kepentingan yang besar untuk bekerja sama dengan mereka." pungkasnya. ***