Marves-Jakarta, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) tengah menyiapkan protokol kesehatan covid-19 di destinasi-destinasi wisata berbasis alam di Indonesia. Upaya ini diharapkan mampu mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan lokal di era kenormalan baru.

Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenko Marves, Kosmas Harefa mengatakan, penerapan protokol kesehatan di destinasi wisata berbasis alam akan mengutamakan prinsip Cleanliness, Health, and Safety (CHS).

"CHS ini diterapkan untuk meningkatkan kepercayaan wisatawan terhadap destinasi dan industri pariwisata Indonesia paska covid-19," kata Asdep Kosmas dalam Webinar bertema Wisata Bahari Indonesia: Potensi, Strategi Pengembangan, dan Pengelolaan di Masa Normal Baru, Rabu (01-07-2020).

Asdep Kosmas mengatakan, destinasi wisata berbasis alam memiliki risiko penularan yang lebih rendah dibanding dengan destinasi wisata di perkotaan yang biasanya mengundang kerumunan orang. Meski demikian, Asdep Kosmas tidak ingin risiko penularan yang minim ini disepelekan. Karenanya, pemerintah ingin memastikan penerapan protokol kesehatan di destinasi wisata berbasis alam telah dilengkapi sarana pendukung.

"Ketika fasilitas tidak mendukung, kita promosi kemanapun orang tidak akan percaya. Kuncinya adalah cleanliness, health, safety. Kita harus membangun kepercayaan orang untuk berwisata ke tempat kita," kata Asdep Kosmas.

Lebih lanjut, Asdep Kosmas mengatakan pengoptimalan destinasi wisata berbasis alam akan berkontribusi pada perekonomian daerah. Saat wisatawan datang, maka lapangan kerja tercipta.

Untuk mempercepat pemulihan sektor pariwisata, pemerintah bahkan mengucurkan stimulus dana pemulihan ekonomi nasional untuk sektor pariwisata sebesar Rp3,8 triliun untuk membangun destinasi berkualitas.

"Pemerintah juga menstimulasi perjalanan wisata domestik dengan meluncurkan program wisata In City Activation, Staycation, Roadtrip dan Epic Sale. Tujuannya meningkatkan penerimaan negara dari wisata domestik yang semula hanya 55% menjadi 70%," kata Asdep Kosmas.

Pengembangan Wisata Bahari

Sektor pariwisata bahari adalah salah satu yang terpukul pandemi covid-19. Survei yang dilakukan Persatuan Usaha Selam Indonesia (PUSI) terhadap 152 pelaku usaha yang tersebar di lokasi destinasi prioritas wisata bahari menyebutkan, sebanyak 66,2% pelaku di sektor ini menghentikan operasi selama pandemi. Sementara itu, 93% responden mengaku sudah tidak memiliki pemasukan.

Kerugian yang timbul akibat covid-19 mencapai Rp75,8 miliar dan sebanyak 1784 pekerja di sektor pariwisata bahari terdampak. 44% pekerja dirumahkan tanpa tanggungan, 26% dirumahkan dengan tanggungan, dan 4,5% terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Direktur Jasa Kelautan, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut KKP, Miftahul Huda mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan sejumlah stakeholder seperti Kementerian Desa dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tengah menyiapkan formula untuk mendongkrak wisata bahari paska pandemi.

Strategi yang disiapkan antara lain memberikan relaksasi pembayaran angsuran pokok dan pinjaman bank, penyusunan protokol kesehatan menghadapi tata kenormalan baru, membangun wisata bahari berbasis desa, hingga melakukan promosi wisata melalui media online dengan memberikan jaminan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

"Kita kolaborasi dengan Kemendes dan Kemenparekraf untuk pariwisata bahari berbasis desa ini. Yang kita kembangkan pelakunya adalah masyarakat. Fasilitas apa saja yang kurang, saling dilengkapi agar bersinergi," kata Huda.

Miftahul Huda memberikan contoh pengembangan wisata bahari berbasis desa yang tengah digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), di antaranya yakni wisata mangrove hingga taman coral (coral garden). Destinasi wisata bahari berbasis desa ini mendorong agar perekonomian desa berputar sebagai imbas dari kunjungan wisatawan.

Pengembangan wisata berbasis desa atau desa wisata bahari (Dewi Bahari) mempunyai tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir sekaligus berfungsi melestarikan ekosistem pesisir. Selain itu, Dewi Bahari juga diharapkan mengubah perilaku masyarakat pesisir untuk lebih meningkatkan kesadaran sekaligus melestarikan budaya pesisir.

"Yang penting peran masyarakat ada. Semua uang berputar di masyarakat," pungkas Huda.