Maritim - Biro Umum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui Bagian Kepegawaian menggelar rapat kerja kepegawaian di Hotel Discovery Ancol, Kamis hingga Sabtu, 12-14 September 2019. Acara yang diikuti oleh perwakilan pejabat dan pegawai semua unit di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman ini diselenggarakan untuk menguatkan pemahaman pegawai terkait penerapan E-SKP (Sasaran Kerja Pegawai) yang nantinya semakin menguatkan implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Kemenko Bidang Kemaritiman. Dalam arahannya, Plt. Sekretaris Kementerian Koordinator, Agung Kuswandono menekankan pentingnya percepatan reformasi birokrasi.

"Kita sudah ada di arah yang benar, reformasi sudah dikerjakan, tetapi perlu dilakukan percepatan," ujar Agung Kuswandono.

Plt. Sesmenko juga mengajak seluruh pegawai untuk membuka wawasan sebagai pegawai Kemenko Bidang Kemaritiman dan banyak belajar dari Kemenko lainnya yang lebih dulu ada.

Sebagaimana diketahui, penilaian kerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan berdasar pada dua unsur penilaian, penilaian SKP dan perilaku kerja. Jika penilaian SKP melihat unsur

kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya, penilaian perilaku kerja melihat pada orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerja sama, dan kepemimpinan.

"Kita sengaja menghadirkan best practice dari Kementerian lain seperti Kementerian PUPR untuk berbagi pengalaman dan tantangan saat mengimplementasikan E-SKP. Saya meyakini jika Kementerian PUPR yang besar saja bisa, kita pun pasti bisa," ujar Kepala Biro Umum, Djoko Hartoyo.

Ditambahkan Djoko Hartoyo, dengan sistem berbasis elektronik, penilaian rencana kerja dan pencapaian target dapat lebih transparan dan sinergis dengan rencana strategis instansi. Karena kinerja organisasi ditentukan oleh kinerja unit kerja yang didukung oleh kinerja-kinerja individu baik kinerja utama maupun tambahan.

"Mulai bulan depan, sosialisasi sekaligus ujicoba akan terus dilakukan. Diharapkan, peserta yang ikut dalam acara ini dapat meneruskan ke pegawai lain di unit kerjanya. Sistem yang nantinya akan kita gunakan mengacu pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang disiapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Acara dimulai dengan sosialisasi E-SKP (Sasaran Kerja Pegawai) yang mengacu pada rencana strategis instansi, rencana kerja tahunan/POK, perjanjian kerja, SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja), uraian jabatan dan/atau SKP atasan langsung. Selain pemberian materi, pegawai juga diberikan kesempatan melakukan simulasi penyusunan E-SKP. Pemahaman tentang SOTK dan uraian jabatan juga dibahas dalam diskusi.

Pembahasan tentang perencanaan dan penyusunan SDM di unit kerja serta materi tentang standar kompetensi teknis dan sosialisasi peraturan terbaru tentang kepegawaian juga dikupas dalam sesi lainnya.

Dalam kesempatan ini, BKN juga mendorong agar pelaksanaan diklat harus didukung semua unit sehingga membuat SDM kementerian lebih bermutu dan profesional.

Biro Perencanaan Dan Informasi Kemenko Bidang Kemaritiman