Marves - Jakarta, Pemerintah Indonesia konsistem memprioritaskan kolaborasi multi-pihak untuk menghasilkan solusi penanganan sampah plastik laut, termasuk mendorong terlaksananya green investment khususnya di negara berkembang, guna melahirkan inovasi alternatif plastik dan menekan penggunaan produk/kemasan plastik yang bisa dihindari.  Hal tersebut diungkapkan Deputi Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan (PLK) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Kemenko Marves, Nani Hendiarti, saat membuka pertemuan The 3rd Regional Ocean Policy Dialogue on Marine Plastic Pollution in Southeast Asia di Denpasar (3-5-2023).

Deputi Nani menyampaikan bahwa permasalahan sampah plastik sudah menjadi perhatian global, dimana melalui Intergovernmental Negotiating Committee (INC) negara dunia sedang bekerjasama untuk menghasilkan Global Plastic Treaty, perjanjian multilateral yang akan memayungi berbagai upaya bersama dalam memerangi sampah plastik.  “Pemerintah Indonesia berharap proses perundingan tersebut dapat mendorong kolaborasi multi-negara dan pemangku kepentingan yang adil dan saling menguntungkan untuk mencapai tujuan bersama,” ucap Deputi Nani.

Setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut beserta Rencana Aksi Nasionalnya, Menurut Deputi Nani, Pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah upaya signifikan. Berbagai regulasi telah dikeluarkan untuk mengelola timbulan sampah, menerapkan inovasi dan teknologi pengelolaan sampah, mendorong ekonomi sirkuler, serta melakukan kampanye perubahan perilaku masyarakat.  “Dalam 4 tahun terakhir, pemerintah telah berhasil mengurangi sekitar 35,5% kebocoran sampah plastik ke laut. Meskipun angka tersebut menunjukkan progres yang baik, namun masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai target nasional penurunan sebesar 70% pada tahun 2025,” ungkapnya.

Deputi Nani kemudian menyampaikan bahwa target pemerintah tersebut merupakan hal yang berat untuk dicapai tanpa dukungan berbagai pihak terkait.  Oleh karena itu, dirinya menyampaikan pentingnya untuk melakukan kolaborasi antar pihak, tidak hanya pada tingkat nasional, namun juga pada tingkat regional dan global.

Pencemaran laut dari plastik menimbulkan tantangan lingkungan yang signifikan secara global dan terutama untuk kawasan Asia Tenggara, karena dampaknya kepada sektor keanekaragaman hayati laut, pariwisata, perikanan, dan industri berbasis pesisir.  Untuk itu perlu penguatan program kerja bersama yang didasarkan pada kualitas dan standardisasi data dan informasi yang akuntabel.

Untuk itu, Kemenko Marves bekerjasama dengan The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan COBSEA, menyelenggarakan dialogi kebijakan kelautan tingkat regional yang dihadiri oleh negara Thailand, Vietnam, Malaysia, Laos, Cambodia, Philipina, dan beberapa mitra pembangunan seperti World Bank, ADB, KfW, GIZ, ERIA, dsb.  Regional forum ini bertujuan untuk pertukaran informasi terkait: Peran data dan informasi dalam mempromosikan pembuatan kebijakan berbasis bukti untuk mengatasi polusi plastik laut; Diskusikan bagaimana mendorong koherensi kebijakan di pemerintahan dan lintas sektor utama; dan Melahirkan usulan cara inovatif untuk memobilisasi keuangan untuk mengatasi polusi plastik laut, termasuk peran kerjasama pembangunan.

Pada pelaksanaan dua hari regional dialog tersebut, Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah, Rofi Alhanif, yang turut memfasilitasi jalannya diskusi, menggarisbawahi bahwa data dan informasi yang berkualitas, relevan, dan dapat dipertanggung jawabkan merupakan pintu masuk dalam melahirkan kebijakan dan program yang tepat untuk mengintervensi sampah plastik. Setiap perwakilan negara ASEAN yang hadir mengungkapkan tantangan yang sama mengenai pengumpulan data dan informasi. Pada tingkatan yang lebih luas, program intervensi penanganan sampah plastik perlu pula untuk dibuat dalam level regional.  “ASEAN telah memiliki Regional Action Plan for Combating Marine Debris.  Hal ini merupakan modalitas bagi ASEAN untuk segera berkolaborasi dalam memutakhirkan data dan informasi terkait sampah plastik, penyeragaman metodologi, serta sinkronisasi program kerja di masing-masing negara” ucap Asdep Rofi.

Lebih lanjut, Asdep Rofi menyampaikan harapannya agar dialog ini bisa lebih memperkuat kolaborasi para pihak. “Saya berharap kegiatan dialog ini dapat menghasilkan pemahaman yang sama bagi kita semua, untuk memperkuat keterlibatan dan komitmen antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat serta memobilisasi lebih banyak kolaborasi dan investasi dengan mitra pembangunan,” tutur Asdep Rofi.

Deputi Nani juga menyampaikan dengan memanfaatkan kepemimpinan Indonesia di ASEAN saat ini, dirinya mengundang negara-negara ASEAN bergandengan tangan bersama menyelesaikan polusi sampah plastik laut.   “Melalui kesempatan ini, saya ingin menggarisbawahi bahwa Pemerintah Indonesia sangat serius menangani sampah laut. Kami menyadari bahwa penanganan ini membutuhkan kerja sama berbagai pihak. Saya Optimis kita dapat bekerja sama dengan memperkuat keterlibatan dan komitmen antara negara, pemerintah, bisnis, dan masyarakat serta memobilisasi lebih banyak kolaborasi dan investasi untuk mencapai target regional dalam mengatasi polusi plastik laut,” tandas Deputi Nani.

No.SP-92/HUM/ROKOM/SET.MARVES/V/2023
Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi