Marves -  Dubai, Pertemuan para menteri dari Indonesia, Brazil, dan Republik Demokratik Kongo (RDK) merupakan penanda adanya langkah maju terhadap kerja sama negara pemilik hutan tropis terbesar di dunia dalam bidang kehutanan untuk aksi perubahan iklim. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim, Erick Thohir, melalui sesi “Tropical Forest Power for Climate Action” pada Kamis (30-11-2023) di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2023 (COP28 UNFCCC) di Dubai.

Bertempat di Paviliun Indonesia, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan tiga negara pemilik hutan tropis terbesar atau sekitar 42% dunia. Seperti yang disampaikan oleh Erick Thohir, bahwa Indonesia menempatkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan sebagai salah satu prioritas pembangunannya. Berbagai program telah dilakukan, di antaranya pencegahan kebakaran hutan, pengendalian deforestasi, kehutanan sosial, serta restorasi gambut dan mangrove. 

“Sebagai negara dengan keanekaragaman hayati kedua terbesar di dunia. Indonesia menempatkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan sebagai salah satu prioritas pembangunannya,” imbuh Erick. 

Indonesia telah berusaha melakukan yang terbaik dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan telah berkurang secara signifikasi sebesar 85 persen, dari 1,65 juta ha pada tahun 2019 menjadi 204 ribu ha pada tahun 2022. Pada tahun 2023 hanya sebesar 16 persen kejadian kebakaran hutan dan lahan terdapat pada lahan gambut, lebih rendah secara signifikan dibanding 34 persen pada tahun 2015 dan 30 persen pada tahun 2019. Kejadian kebakaran pada tahun El Nino 2023 ini jauh lebih rendah dibanding tahun El Nino 2015 dan 2019.

Namun demikian, Indonesia memerlukan kerja sama internasional untuk mensinergikan dan menjaga sumber daya alamnya. Inisiatif Indonesia untuk mendorong kerjasama tiga negara Indonesia, Brazil, dan Republik Demokratik Kongo tersebut telah dicanangkan sebelumnya melalui “Tropical Forest for Climate Action Partnership” pada saat KTT G20 di Bali, tahun 2022.

Menteri Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim Brazil, Marina Silva, menekankan bahwa tantangan terbesar dalam penanganan isu kehutanan adalah komitmen politis pada tingkat tertinggi. Untuk itu, Presiden Lula da Silva akan mengumumkan mekanisme pendanaan baru terkait deforestasi (REDD). Brazil  mengajak negara-negara pemilik hutan untuk membentuk aliansi 80 negara pemilik hutan untuk mengembangkan pembangunan sektor kehutanan yang berkelanjutan. 

Menteri Lingkungan Hidup Republik Demokratik Kongo, Eve Bazaiba Masudi, juga menggarisbawahi perlunya kerja sama tiga negara yang berasal dari tiga kawasan basin berbeda. Kolaborasi ini menjadi platform penting kerjasama tiga negara yang memiliki 42% hutan tropis dunia, sehingga mempunyai kewajiban moral untuk memajukan kerja sama di tiga kawasan basin tersebut.

Pada sesi akhir, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, Alue Dohong,  memaparkan berbagai kebijakan terkait kehutanan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan mendorong masing-masing negara menjadi hub untuk memperluas jaringan kerja sama di masing-masing region.  Alue Dohong juga menekankan bahwa sekarang adalah saatnya untuk segera dilakukan aksi nyata sebagai wujud implementasi kerja sama hutan tropis ini. Pertemuan diakhiri dengan sesi foto bersama ketiga menteri tersebut.

No.SP-294/HUM/ROKOM/SET.MARVES/XI/2024
BIRO KOMUNIKASI
KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI