Jakarta-Akan dibangun 1000 unit rumah di Kampung Nelayan Modern Indramayu. Rumah-rumah ini diperuntukan bagi buruh nelayan yang sehari-hari hidup di laut.

Demikian disampaikan Deputi SDM, Iptek dan Budaya Maritim Kementerian Koordinator Maritim dan Sumberdaya Dr. Safri Burhanudin. Ia mengatakan itu dalam rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Indramayu di Jakarta, 20 Januari 2016.

"Pembangunan Kampung Nelayan Modern bukan hanya pembangunan infrastruktur saja tapi terkait sosial, ekonomi dan peningkatan kesejahteraan termasuk peningkatan pendidikan. Hal tersebut merupakan harapan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli  sesuai arahan presiden, yaitu target 16 juta buruh nelayan diberdayakan," tegas dia.

Rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut dari rekomendasi hasil rapat koordinasi tanggal 15 Januari  2016  dalam rangka percepatan pembangunan Kampung  Nelayan Modern di Indramayu.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Deputi IV DR. Safri Burhanuddin dihadiri oleh wakil dari semua Eselon I dan II lingkup Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya, dan Pejabat Bupati Indramayu beserta beberapa SKPD terkait Kabupaten indramayu  yaitu  Dinas PSDA Tamben Kab Indramayu, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata dan Kerpala Badan Lingkungan Hidup.

Pembangunan Kampung  Nelayan Modern di Indramayu ini akan menjadi model utama yang akan diikuti oleh daerah-daerah lain. Oleh karena itu diharapkan agar desain pembangunannya harus matang.

"Harus ada ruang yang cukup luas untuk jalan di setiap rumah, perumahan dibangun dekat tempat pelelangan ikan (TPI) dan kawasan wisata, harus memperhatikan area parkir. Semua pabrik seperti pabrik es harus dekat dengan dermaga, akan di buat green housing," sambung dia.

Masih kata Safri, perlu juga diperhatikan ketersediaan air bersih sehingga perlu dipertimbangkan agar setiap rumah dibuatkan penyimpanan atau penampungan air. Modelnya bisa satu tanki untuk beberapa rumah atau satu rumah satu tanki.

"Harus dipertimbangkan pula, rumah tersebut diperuntukkan bagi penduduk TPI Karangsong yang merupakan kelompok  nelayan yang sebagian besar memiliki rumah yang tidak layak huni," tandas dia.

Sebelum mengakhiri rapat koordinasi tersebut Deputi IV Dr. Safri Burhanuddin menyampaikan harapan agar pemerintah daerah harus mempertimbangkan terkait ketersediaan  lahan sekitar 10 sampai 15 hektar untuk memindahkan rumah yang tidak layak huni.

Selain itu, daerah harus segera melengkapi seluruh syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan regulasi yang ada.Maritim/Arp