Marves - Jakarta, Kepala Bagian Advokasi dan Informasi Hukum, Biro Hukum Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kurniawan Dwi Prianto, mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XII Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan, Pengembangan, dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Puslatbang KDOD). Puslatbang KDOD merupakan bagian unit kerja di lingkungan LAN.

Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XII Tahun 2020 ini sebagai upaya strategis untuk membangun kompetensi kepemimpinan strategis aparatur pemerintah.

Menurut Kurniawan yang kerap disapa Iwan, dalam mengikuti pelatihan ini salah satu tujuannya adalah untuk mengubah kondisi khususnya biro hukum menjadi lebih baik. Selain itu juga agar dirinya mendapatkan tambahan pengetahuan dan wawasan tentang manajemen kepemimpinan.

“Pejabat sekarang tidak cukup hanya dengan bermodalkan pengalaman saja, tapi juga harus diikuti dengan wawasan kepemimpinan agar bisa lebih humanis”, tutur Iwan di Jakarta pada Selasa, 14 Juli 2020.

Lebih lanjut Iwan mengatakan bahwa pelaksanaan PKN Tingkat tahun ini, dilaksanakan melalui metode blended learning, yaitu pelatihan yang memadukan pembelajaran secara daring / online, dan pembelajaran secara luring / tatap muka langsung. Metode pelatihan blended learning merupakan kebijakan LAN untuk menyesuaikan penyelenggaraan pelatihan selama dan pasca pandemi Covid-19.

Adapun kegiatan dibuka oleh Deputi Bidang Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara (KKIAN) Lembaga Administrasi Negara, DR Triwidodo Wahyu Utomo secara virtual, dengan koordinator Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Puslatbang KDOD) di Samarinda.

Dalam sambutannya, Tri Widodo menekankan pentingnya kompetensi dan kapasitas kepemimpinan strategis para JPT pratama dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19. Untuk itu, diperlukan kompetensi agile leadership (kepemimpinan tangkas), dengan ciri 1) kepemimpinan adaptif (adaptive leadership), yaitu kemampuan untuk menyesuaikan berbagai kebijakan organisasi agar selaras dengan tuntutan perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat terkini, dan 2) kepemimpinan digital (digital leadership), yaitu kemampuan untuk menyesuaikan kebijakan pelayanan publik yang ditopang oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi di era revolusi industri 4.0.

“Tantangan terbesar saat yang dihadapi oleh para pemimpin organisasi pemerintah adalah bagaimana menyesuaikan penyediaan layanan publik dan mendorong aktifitas ekonomi masyarakat di era normal baru. Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, masyarakat dituntut untuk menyesuaikan diri dengan adanya Covid-19, yang vaksinnya sampai saat ini belum ditemukan. Untuk itu, adaya adaptabilitas perilaku untuk menjaga kesehatan diri dan lingkungan sekitar hendaknya terus disosialisasikan. Peranan instansi pemerintah dan para pemimpinya untuk mendorong kebiasaan baru ini sangatlah berpengaruh dan signifikan,” ujar Tri Widodo melalui aplikasi zoom.