Maritim—Malta, Saat ini sampah atau polusi laut telah menjadi masalah global yang membawa dampak sosial dan ekonomi yang merugikan. Sampah plastik dan sampah perkotaan di seluruh dunia telah membengkak hingga pada jumlah yang mengkhawatirkan. Dari sebuah penelitian yang dikutip oleh website ourocean2017.org, di beberapa wilayah, plastik mikro di laut jumlahnya bahkan lebih banyak daripada plankton dengan perbandingan 6:1.

Tentang masalah sampah laut ini, pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Medio  2017, pemerintah telah menerbitkan sebuah rencana aksi nasional penanganan sampah plastik laut. Dan Rencana Aksi Nasional tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno dalam panel tingkat tinggi di Konferensi Our Ocean, Malta, Jumat (6/10/2017). “Kami telah menyusun sebuah rencana aksi nasional yang kokoh sebagai peta jalan untuk mengatasi sampah plastik laut supaya kami dapat mengurangi hingga 70% sampah plastik pada tahun 2025,” jelasnya kepada peserta diskusi panel.

Tidak hanya mengatasi sampah di hilir, tambah Havas, di dalam rencana aksi nasional tersebut, pemerintah RI juga berupaya mendorong pembersihan sungai dan pantai. “Indonesia juga mengembangkan plastik ramah lingkungan, mengenakan pajak pada plastik sekali pakai, mengembangkan pilot project aspal dengan campuran plastik untuk proyek jalan nasional, pengembangan sampah untuk energi, memperkuat inisiatif bank sampah, serta pemberdayaan masyarakat dan pemuda,” bebernya.

Dalam panel yang dimoderatori oleh Mantan Menlu Amerika Serikat John Kerry tersebut, dia juga menceritakan tentang rencana pemerintah untuk mengalokasikan anggaran sebesar USD 1 miliar untuk melaksanakan rencana aksi nasional itu.

“Tapi pemerintah sadar, bahwa upaya itu tidak cukup tanpa kontribusi sektor swasta dan masyarakat,” jelas Deputi Havas. Terkait hal itu, menurutnya, pemerintah Indonesia berinisiatif untuk membentuk sebuah Aliansi untuk Solusi Sampah Plastik Laut (Alliance for Marine Plastic Solutions/AMPS). Upaya ini menurutnya menjadi pilar penting untuk mencegah kerugian ekologi dan ekonomi yang makin besar karena rusaknya keanekaragaman hayati dan sumberdaya laut.

Lebih jauh, tidak hanya menjadi pembicara dalam diskusi panel tingkat tinggi bersama dengan Presiden Palau Tommy Remengsau, Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia Vidar Helgesen serta dua menteri dari negara lainnya, Havas juga sempat bertemu dengan beberapa calon investor untuk menangani sampah plastik. “ Saya bertemu investor asing untuk penanganan sampah yang dapat meningkatkan kapasitas daur ulang,” tuturnya.

Selain berbicara tentang sampah plastik laut, secara umum, Deputi Havas juga membeberkan tentang diplomasi maritim RI, penegakan hukum pada IUUF (Illegal, Unreported, Unregulated Fishing), pembangunan infrastruktur kelautan serta langkah penanganan dampak perubahan iklim yang terangkum dalam Kebijakan Kelautan Indonesia.***