Maritim-Bandung, Kemenko Kemaritiman terus berupaya mendorong ekonomi kemaritiman untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat yang adil dan tidak hanya terfokus di Pulau Jawa saja, akan tetapi setiap wilayah di Indonesia dapat merasakan ‘kue pembangunan’. Oleh karena itu, Kemenko Kemaritiman sejak tahun 2016 silam telah melakukan studi awal perihal definisi ekonomi maritim dan juga telah menyusun berbagai klaster guna mengidentifikasi cakupan aktifitas kemaritiman dalam KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia).

“Tahun 2016 kita sudah buat studi awal, ini adalah awal dan perlu update dan juga perlu dikaji bagaimana konsep dan cakupannya. Dan, pada tahun 2019 ini kita juga membahas tentang bagaimana menindaklanjuti dari yang tadi sebagai kajian awal, bersama dengan Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, KKP, Kemen ESDM,Kemenpar dan Kemenhub serta pelaku usaha. Kita harapkan akan mendapatkan saran dan juga masukan terkait hal ini. Kita juga akan membahas hal terkait PDB dan juga hal lainnya. Selain itu kita pun telah menyusun sebelas klaster,” ujar Staf Ahli Menko Kemaritiman Sugeng Santoso dalam agenda Workshop Ekonomi Maritim Indonesia Untuk Indonesia Emas 2045, dihelat di Bandung, Selasa (30/4/2019). Workshop ini adalah kelanjutan dari berbagai pertemuan lain yang diinisiasi oleh Kemenko Kemaritiman.

Ke sebelas Klaster Ekonomi Kemaritiman, menurut Klasifikasi Aktivitas Kemaritiman Indonesia (KBLI 2015) adalah sebagai berikut. Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Sumber Daya Pesisir & Pulau-pulau Kecil, Sumber Daya Non Konvensional, Industri Bioteknologi, Industri Kemaritiman, Jasa Kemaritiman, Pariwisata, Perhubungan, Bangunan Laut, dan Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum dan Keselamatan di Laut

Sementara, pengertian Ekonomi Kemaritiman sendiri adalah, kegiatan ekonomi yang secara langsung atau tidak langsung terjadi kawasan perairan dan kegiatan di luar kawasan perairan yang memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan yang berasal dari perairan (sesuai dengan UU No 6 Tahun 1996 tentang perairan), termasuk wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil (UU No 27 Tahun 2007). Pun, KBLI dinilai sangat penting untuk keseragaman konsep, definisi, dan pengklasifikasian lapangan usaha. Klasifikasi merupakan suatu sistem pengelompokan yang digunakan dalam komunikasi ekonomi dan proses statistik yang terdapat di dalamnya. Dalam klasifikasi, seluruh data dikelompokkan ke dalam kelas-kelas yang sehomogen mungkin sesuai kaidah atau standar tertentu yang ditetapkan.

“Ini juga kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa untuk dimanfaatkan di perairan, kawasan perairan sendiri melingkupi laut teritorial, perairan kepulauan, perairan pedalaman dan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia serta perairan lainnya. Dan, KBLI menyediakan satu set kerangka klasifikasi aktivitas ekonomi yang komprehensif di Indonesia agar dapat digunakan untuk penyeragaman pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data statistik menurut aktivitas ekonomi, khususnya ekonomi kemaritiman,” tambahnya.

Lebih lanjut, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan 2001 -2004, sekaligus pakar dalam bidang kelautan dan perikanan, yang juga didaulat sebagai salah satu narasumber, Rokhmin Dahuri menyatakan, ia menyambut baik dengan adanya agenda Workshop Ekonomi Maritim Indonesia Untuk Indonesia Emas 2045.

“Workshop ini sangat penting, sebab kita akan merumuskan apa sih definisi terhadap ekonomi maritim kemudian juga dibahas domain dan ruang lingkupnya dan adalah nilai ekonomi dari setiap sektor tersebut, dan yang terakhir adalah bagaimana merealisasikan atau memanfaatkan potensi ekonomi maritim yang sangat besar ini, adalah senilai 1,4 trilyun USD. Dan ini sama dengan satu setengah kali lipat dari PDB kita saat ini, dan juga peluang tenaga kerja sekitar 45 juta, artinya sepertiga dari angkatan kerja yang bila kemeritiman ini dibangkitkan maka sudah selesai masalah itu,” ujarnya.

Ia mencontohkan, salah satu potensi yang dapat dimaksimalkan adalah budidaya perikanan utamanya budidaya udang fanames, yang apabila bisa memanfaatkan sekitar 17 persen saja dari wilayah pesisir yang potensial, maka akan menghasilkan sekitar 20 juta ton atau 20 milyar kilogram.

“jadi kalau dikalikan 20 milyar kilo itu sama dengan 100 milyar USD, PDB kita kan sekitar 1 trilyun, jadi 100 milyar USD dikali 1 trilyun itu kan sama dengan 10 persen. Jadi kalau 500 ribu hektar itu dapat dikembangkan secara bertahap misalkan 100 ribu hektar setiap tahun, itu berarti setiap tahun dari budidaya udang saja bisa berkontribusi 2 persen per tahun,” imbuhnya.

Workshop ini digelar secara serius, hal ini bisa dilihat turut diundangya para pakar dan akademisi dari Universitas-universitas terkemuka di Indonesia, antara lain Prof M. Soeparmoko dan Turro S. Wongkaren dari Universitas Indonesia, Prof Arif Anshory Yusuf dari Universitas Padjajaran dan Prof Togar M. Sianipar dari ITB. Selain itu turut diundang pula perwakilan dari Universitas Syiah Kuala Aceh, Universitas Haluoleo Kendari, Perwakilan dari Pushidrosal TNI AL, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan juga pihak terkait lainnya.

Seluruh pihak yang mengikuti agenda Workshop Ekonomi Maritim Indonesia Untuk Indonesia Emas 2045 ini akhirnya sepakat bahwa, ekonomi maritim merupakan keunggulan komparatif yang dapat ditransformasikan menjadi keunggulan kompetitif dan dapat memperkuat struktur ekonomi sekaligus menjadi pertumbuhan ekonomi baru. Ukuran pembangunan ekonomi maritim tersebut perlu disusun dalam suatu indikator pembangunan, yaitu PDB Maritim. Tahap awal perhitungan PDB Maritim dimulai dari penyusunan konsep, definisi dan cakupan KBLI. PDB Maritim sejatinya adalah sebagai alat dalam mencapai tujuan pembangunan, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan rakyat, mengurangi ketimpangan dan kemiskinan serta memperhatikan keberlanjutan pembangunan (PDB Hijau).

Selain itu dicapai kesimpulan, bahwa strategi pembangunan kemaritiman ke depannya hendaknya tidak terfokus pada pertumbuhan satu sektor semata, tetapi sebaiknya menerapkan strategi multi-pronged development, yaitu membangun dari semua lini sektor secara bersama-sama, dimana konsep maritim mampu membingkai strategi tersebut sebagai suatu keterkaitan ekonomi. Dengan demikian, pengembangan ekonomi maritim diharapkan bukan hanya mampu meningkatkan pertumbuhan melainkan juga bisa lebih inklusif (mengurangi ketimpangan antar wilayah, pendapatan dan kelompok faktorial).

Peran tenaga kerja bidang maritim, pun perlu untuk diperhatikan secara intensif, guna mewujudkan kontinuitas ketersediaan tenaga kerja beserta peningkatan kualitasnya, dalam rangka menjaga keberlanjutan pembangunan ekonomi maritim dimasa depan. Selanjutnya strategi dengan pendekatan yang progresif dimana memperhatikan rantai pasok logistik maritim untuk inisiatif perbaikan, perancangan dan uji coba untuk meningkatkan komitmen berbagai pihak.

Rumusan ini selanjutnya akan menjadi masukan dalam proses perhitungan PDB Maritim, yang dilaksanakan baik oleh kalangan peneliti/Lembaga Riset maupun perhitungan yang akan dilakukan oleh Institusi Pemerintah lainnya.

Biro Informasi dan Hukum Kementerian Koordinator Kemaritiman