Maritim, Bekasi- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menyatakan komitmennya untuk terus mengawal implementasi dari Peraturan Presiden (Perpres) No 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian, Penetapan Harga LPG untuk Kapal Perikanan Bagi Nelayan Kecil.

Menurut Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral, Energi dan Non-Konvensional Kemenko Maritim, Amalyos, Kemenko Maritim sebagai Kementerian koordinator mempunyai tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian terkait dengan kebijakan antara lain dalam bidang energi nasional dan akan tetap mengawal serta merealisasikan program Presiden Joko Widodo yang menargetkan konversi BBM ke BBG bagi para nelayan kecil di bawah 5 Gross Ton yang berdasarkan road map mandiri energi untuk nelayan akan diwujudkan hingga tahun 2030, dengan pengadaan 300.000 paket perdana yang terdiri dari mesin kapal < 5GT, Konverter kit tabung LPG 3 Kg, serta As panjang dan baling-baling yang dilengkapi dengan asesorisnya.

“Program ini adalah program nasional pemerintahan saat ini dan juga merupakan key performance indicator Kementerian ESDM. Jadi penting bagi kami untuk melakukan fungsi koordinasi, sinkronisasi serta melakukan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan yang sudah dikeluarkan tersebut. Kami akan terus kawal pelaksanaannya dengan harapan kebijakan tersebut bisa berjalan dan terwujud sesuai dengan apa yg telah ditetapkan dan diharapkan oleh pemerintah,” ujarnya di sela acara Rapat Koordinasi (Rakor) Kemenko Maritim bersama Kemen ESDM dan para wakil dari BUMN dan Swasta guna mendukung percepatan implementasi Perpres No 126 Tahun 2015, Selasa (6-6-2017) di Hotel Aston Imperial, Bekasi, Jawa Barat.

Selain terus mendorong agar BUMN, BUMD, Swasta dan Stakeholder lainnya untuk bersama-sama mewujudkan program konversi BBM ke BBG itu, Kemenko Maritim juga akan membantu mengawal Kemen ESDM untuk berupaya mewujudkan dan menyukseskan program strategis tersebut. Menurut Amalyos, dari penyampaian paparan di rakor, ada berita yang menggembirakan dari Kementerian ESDM yang mengatakan akan mengajak juga Kontraktor Kontrak Kerjasama (K3S) minyak dan gasbumi (migas) di wilayah yang menjadi daerah distribusi paket perdana konverter kit, untuk turut serta berkontribusi, membantu program pemerintah ini melalui program CSR-nya.

“Tadi  juga disampaikan oleh perwakilan dari Dirjen Migas yang akan mengajak K3S agar ikut mengadakan paket perdana yang konverter kit termasuk di dalamnya di wilayah distribusi yg sudah direncanakan pada tahun ini. Regulasi terkait CSR juga sudah ada. Kita berharap nelayan yang masih hidup dalam kondisi marginal akan dapat terangkat taraf hidupnya atau kesejahteraannya,” terangnya.

Direktur Perencanaan Pembangunan Infrastuktur Migas Kementerian ESDM, Alimuddin pun menuturkan, saat ini pihaknya sedang menghitung kembali sisa efisiensi anggaran pengadaan paket perdana di tahun 2016, yang kemungkinan akan ditambahkan di anggaran untuk pengadaan tahun 2017. Nantinya, tambah Alimuddin, ditargetkan pada tahun 2017 akan dibagikan lagi sebanyak 24.000 paket perdana termasuk konverter kit didalamnya sehingga diharapkan akan mendekati target yang diharapkan sebanyak 30.000 di tahun 2017.

”Dari total rencana pengadaan sebesar 24.000 paket perdana, tahap pertama sudah dibidding atau dilelang sekitar 18 ribuan, nanti tahap kedua sisanya, biasanya tengah tahun ada hemat anggaran, seperti tahun kemarin, dari 20 ribu hanya terlaksana 6 ribuan, karena yang selebihnya itu dipangkas anggarannya,” katanya.

Sejak tahun 2016 Kemenko Kemaritiman sendiri telah melakukan sosialisasi ke beberapa daerah terkait dengan upaya percepatan implementasi Perpres 126 tahun 2015 ini, dan telah menghibahkan beberapa konverter kit kepada para nelayan serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota di empat lokasi yaitu, Makassar-Sulawesi Selatan, Wakatobi-Sulawesi Tenggara, Kubu Raya-Kalimantan Barat, dan Musi Banyuasin-Sumatera Selatan, dan pada tahun 2017 juga hal yang sama telah dilakukan di Kota Padang-Sumatera Barat, serta di tahun ini dan selanjutnya akan menyusul wilayah lainnya di seluruh Indonesia.