Maritim, Bekasi- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman bersama-sama dengan beberapa perwakilan dari BUMN dan Swasta serta perwakilan kementerian/lembaga (K/L) terkait melakukan kunjungan ke pabrik pembuatan konverter kit PT. Mean Energy di Bekasi, Jawa Barat pada Rabu (7-6-2017).

Dalam kunjungan itu, Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral, Energi dan Non-Konvensional Kemenko Bidang Kemaritiman, Amalyos, turut hadir dalam kegiatan peninjauan tersebut guna mengetahui secara langsung proses pembuatan dan perakitan dari awal sampai akhir piranti pengkorvensi BBM ke BBG tersebut.

“Kami ingin meninjau dan mengetahui secara langsung proses pembuatan serta perakitan konverter kit ini. Sejauh ini saya lihat operasionalisasi pabrik pembuatan konverter kit ini sudah berjalan dengan baik, mulai dari proses produksinya, perakitan,  serta quality control dari produk akhirnya” ujarnya.

Supervisor Quality Control PT. Mean Energy, Fauriza mengungkapkan, bahwasanya tidak ada kendala berarti selama proses perakitan, ia pun mengaku perusahaannya akan selalu siap dalam menerima tugas pembuatan konverter kit tersebut.

“Kami siap terus, kapasitas produksi, satu line ini 500 unit per hari, kalau sekitar sebulan, 1 line ini bisa memproduksi konverter kit sebanyak 11 ribu unit, kita baru ada 1 line, kalau line ini bisa ditambah, tentu akan menambah kapasitas produksi,” katanya.

PT. Means Energy hanya diberikan tugas perakitan konverter kit, sedangkan pembuatan komponen dan alat pendukung dilakukan oleh pihak Usaha Kecil Menengah (UKM) yang telah ditunjuk. Dengan kata lain, pengadaan konverter kit bagi nelayan kecil ini, secara langsung juga memberikan multiplier effect positif kepada pihak lainnya.

”Kita hanya menunggu tender dari pihak terkait saja. Perakitan ada di sini, namun pembuatan seluruh komponen ada di UKM yang menyediakan,” tutup Fauriza.

Diketahui, sejak tahun 2016 Kementerian ESDM melalui penugasan ke PT. Pertamina (Persero) telah membagikan ribuan paket perdana yang di dalamnya termasuk konverter kit di beberapa Kabupaten/Kota, sementara Kementerian Koordinator Kemaritiman sendiri telah melakukan sosialisasi ke beberapa daerah dalam rangka mendorong percepatan implementasi Pepres No. 126 tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian, Penetapan Harga LPG untuk Kapal Perikanan Bagi Nelayan Kecil di 4 (empat) lokasi yaitu, Makassar-Sulawesi Selatan, Wakatobi-Sulawesi Tenggara, Kubu Raya-Kalimantan Barat, dan Musi Banyuasin-Sumatera Selatan. Pada tahun 2017 ini, kegiatan yang sama juga telah dilaksanakan di Padang-Sumatera Barat dan selanjutnya akan menyusul wilayah-wilayah lainnya di Indonesia.