Maritim, Bekasi - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan para wakil dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Swasta, demi mendorong peran Perseroan dan Korporasi melalui Program CSR (Corporate Social Responsibility), guna mempercepat implementasi Peraturan Presiden (Perpres) No 126 Tahun 2015, tentang Penyediaan, Pendistribusian, Penetapan Harga LPG untuk Kapal Perikanan Bagi Nelayan Kecil.

Dalam Rakor yang digagas oleh Kemenko Maritim tersebut, Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral, Energi dan Non-Konvensional Kemenko Maritim, Amalyos menuturkan, rakor ini juga dimaksudkan untuk membangun kesepahaman mengenai pentingnya keterlibatan para pihak untuk mendorong percepatan implementasi Perpres No 126 Tahun 2015. Jadi kita hendaknya tidak hanya bertumpu dan berharap pada program dari pemerintah beserta anggarannya saja, namun juga kita coba untuk mengajak dan melibatkan BUMN/BUMD, swasta dan stakeholder lainnya untuk bersama-sama mewujudkan dan menyukseskan program konversi BBM ke BBG, yang pada akhirnya diharapkan akan berdampak pada berkurangnya beban masyarakat pesisir yang mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan, sekaligus mengurangi penggunaan BBM bersumber dari fosil yg pada umumnya kurang ramah lingkungan. Sebagai bahan catatan juga bahwa LPG 3 Kg yang merupakan bagian dari paket perdana yang akan dibagikan kepada kapal perikanan bagi nelayan kecil yang diamanatkan dalam Perpres 126/2015 tersebut sampai saat ini masih disubsidi oleh pemerintah.

“Kami berpendapat program yang baik ini tidak bisa hanya didorong oleh pemerintah saja, perlu peran serta semua pihak, baik dari swasta, BUMN, BUMD, dan Pemerintah Daerah, serta semua stakeholder yang merasa punya kepedulian dan tanggung jawab sosial. Itulah tujuan diadakannya rakor ini,”  ujarnya seusai acara, Selasa (06-06-2017) di Hotel Aston Imperial, Bekasi.

Amalyos lalu menjelaskan, program CSR sejatinya bukanlah semata masalah dana, namun lebih daripada itu, program CSR adalah masalah kepedulian dan tanggung jawab sosial dari Perseroan dan Korporasi kepada masyarakat yang masih membutuhkan bantuan. Mengutip dari Taufik La Tofi dari The La Tofi School of CSR yang turut hadir sebagai pembicara, bahwasanya realisasi Suistainable Development Goals (SDG) atau pembangunan yang berkelanjutan, mutlak harus memperhatikan juga pembangunan kehidupan manusia, lingkungan dan segi sosialnya.

“Pembangunan yang berkelanjutan, yakni manusianya, kehidupannya dan sosialnya yang harus diperhatikan. Jadi tidak hanya sisi ekonomisnya saja, selain mengejar keuntungan, mereka (perseroan dan korporasi) juga harus ada tanggung jawab sosialnya. CSR itu bukan masalah dananya tapi programnya, jadi perusahaan tidak usah khawatir,” tambahnya.

Rakor kali ini adalah lanjutan dari rakor sebelumya dengan agenda yang sama. Menurut pantauan, BUMN dan swasta serta unsur pemerintah turut serta menghadiri, walaupun sebagian undangan tidak hadir, namun tidak mengurangi sedikit pun maksud dan tujuan yang akan dicapai. Nantinya, lanjut Amalyos, rakor serupa akan terus diadakan dan akan melibatkan lebih banyak lagi BUMN dan Swasta untuk satu suara dalam menyukseskan program energi bersih ini.

“Antusiasme lumayan, banyak yang datang namun beberapa BUMN yang kami undang ada juga yang tidak hadir, mungkin karena acaranya diadakan dalam suasana bulan Ramadhan (puasa), tapi dari Ditjen Migas-Kementerian ESDM serta yang mendapat penugasan atas pelaksanaan Perpres No.126 tahun 2015 ini yakni PT. Pertamina (Persero) hadir, Perwakilan dari PT. Pelni dan Pelindo pun juga hadir, namun dari pemantauan kami perwakilan dari PGN tampaknya belum bisa hadir, mungkin di rakor selanjutnya akan lebih banyak lagi yang hadir, dan semoga dapat memberikan inspirasi bagi kita untuk menumbuhkan jiwa sosial dan membantu masyarakat kecil,” tutup Amalyos.