Maritim - Semarang, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) hadir pada Pekan Poros Maritim Berbasis Rempah yang diselenggarakan mulai 16 hingga 19 November 2017 di Lawang Sewu dan Wisma Perdamaian, Semarang. Pekan Poros Maritim diisi dengan rangkaian kegiatan; seminar, pameran produk rempah, pameran pemerintah daerah penghasil rempah dan pameran karya seni “History Repeats Itself” karya Titarubi. Di awal perhelatan rangkaian kegiatan selama empat hari tersebut akan ditandai juga dengan Pembukaan Lelang Perdana Komoditas Rempah dan beberapa produk lainnya.

Di era millenial negara-negara lain telah melakukan pengembangan dan industrialisasi secara masif, sementara rempah kita 90% pengelolaannya dilakukan oleh petani dan sudah saatnya kita harus tinggalkan pola sejarah lama perekonomian eksploitatif. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah mendorong transformasi perekonomian Indonesia dari berbasis komoditas ke manufaktur sebagai syarat transformasi  menjadi negara maju. Indonesia pernah mengalami pertumbuhan ekonomi di atas 8% pada era 1990-an, tepatnya saat mulai melakukan industrialisasi. Sektor manufakturnya berkontribusi 30 persen dari total PDB negara. Namun sejarah komoditas juga mengalami pasang surut yang cukup signifkan; di tahun 1970-an, Indonesia mengalami surplus devisa dari oil boom; di 1980-an berganti menjadi hutan kayu, sawit dan batu bara  di tahun 2010.

Sejalan dengan implementasi Nawa Cita, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat Poros Maritim dan industrialisasi yang berbasis manufaktur agar tercipta kemandirian ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.  Industri manufaktur merupakan salah satu sektor yang diprioritaskan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018, Bappenas. Oleh karenanya, revitalisasi rempah merupakan program strategis dan seharusnya segera dilakukan untuk peningkatan perekonomian nasional.

Menilik potensi ini, peluang  rempah (misalnya lada, king of spices) yang apabila dikelola dengan cara yang benar akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Misalnya dengan pengelolaan industri komoditi penanaman modal langsung dan transformasi manufaktur. Selain itu perlu digalakan pelaksanaan kebijakan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang tidak hanya menjadi persyaratan administratif namun juga sebagai alat dagang global dan nation brand.

Saat ini, Pemerintahan Jokowi-JK telah melakukan pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, tol laut, pembangunan jalan hingga ke daerah terpencil, bendungan, irigasi dan rel kereta api. Pembangunan ini perlu dimaknai sebagai pembangunan jalur distribusi antar daerah maupun jalur perdagangan ekspor. Selain dukungan infrastruktu, juga dukungan peningkatan investment grade kemudahan berusaha (ease of doing business) yang naik peringkat 106 (2016) menjadi peringkat 91 (2017) dengan potensi arus investasi diperkirakan senilai 100-200 miliar dolar AS. Tak ada kata lain, peluang  rempah yang dulu pernah berjaya apabila dikelola dengan cara yang benar akan mampu meningkatan pertumbuhan ekonomi Nasional.

Acara Pekan Poros Maritim Berbasis Rempah ini didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Kementerian Pertanian dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan menghadirkan tema-tema Kedaulatan Maritim di Bidang ; Geo-Ekonomi, Geo-Budaya, Keanekaragaman hayati dan Agro Bahari serta Industri dan Perdagangan Rempah di bidang produksi, pengolahan, kestabilan harga dan situs jalur rempah sebagai simpul budaya maritim-agraris.

Dalam acara ini akan hadir narasumber dari Executive Director dari International Papper Community (Indonesia, Malaysia, Vietnam, Srilangka, India); perupa Titarubi, chef Ragil Imam Wibowo (Nusa Indonesian Gastronomy), Dewan Pimpinan Nasional Petani, Pelaku Usaha, Asosiasi  serta jajaran pejabat pemerintah dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pertanian, BAPPENAS, Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat (Balitro) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). *