Maritim - Jakarta, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, menghelat acara Bimbingan Teknis Tata Naskah Dokumentasi Kebijakan Publik. Acara yang dilaksanakan pada Kamis (20-07-2017) di kantor Kemenko Maritim itu dipimpin oleh Plh Kepala Biro Perencanaan Kemenko Maritim, Ana Damayanti dan mengundang narasumber Dr. Riant Nugroho, seorang pakar dalam bidang kebijakan publik.

Ana menjelaskan, acara ini digelar guna mengaplikasikan pedoman formulasi, implementasi, pengendalian, dan revisi kebijakan publik di lingkup Kemenko Maritim, dengan harapan nantinya kebijakan yang akan dikeluarkan akan berimplikasi positif bagi bangsa dan negara.

“Kita menghadirkan pakar kebijakan publik Dr. Riant Nugroho, dengan harapan beliau dapat membagi ilmu dan pengalamannya kepada kita. Saya kira, paparan yang akan disampaikan itu isinya sangat padat dan menarik,” katanya.

Sementara, dalam paparannya, Riant menyatakan, Kemenko Maritim harus jadi leading sector bukan hanya kebijakan kemaritiman, tetapi kebijakan secara keseluruhan. Karena menurutnya, kebijakan publik menjadi pilihan pengembangan Kemenko Maritim. Selain itu sambung Riant, Kemenko Maritim pun harus menjadi best practice untuk mengembangkan kebijakan di Indonesia dan menjadi contoh bagi kementerian lain.

“Hal ini karena Kemenko Maritim yang pertama kali menyiapkan sebuah kebijakan atau isu strategis dan pedoman untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengendalikan revisi kebijakan publik. Dengan demikian kita akan melakukan transformasi dari lembaga pemerintah yang hanya membuat peraturan, sekarang membuat kebijakan,” ujarnya.

Dijelaskannya, Kemenko Maritim dinilai Riant sebagai kementerian koordinator dengan portofolio yang unik, oleh sebab fungsi dan wewenang kementerian yang dipimpim oleh Menko Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan ini mencakup lintas sektor, utamanya dengan fungsi dan wewenangnya yang mengkoordinasikan empat kementerian lain yaitu : Kementerian ESDM, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun demikian, lanjut Riant, dari sisi kebijakan diakuinya masih ada yang belum benar-benar sempurna dan masih perlu sedikit pembenahan.

“Kemenko Maritim ini sangat unik, karena kementerian baru dan lintas manapun. Kemenko Maritim bisa dikatakan 60% kebijakannya sudah sangat baik, dari 60% itu hanya 20% yang betul-betul rapi, sisanya belum rapi, kalau kita sudah rapikan yang 60% itu luar biasa. Apapun yang dilakukan oleh Kemenko Maritim pasti akan ditiru oleh kementerian di bawah koordinasinya, apalagi kan Kemenko Maritim punya leader sekaliber Pak Luhut yang sangat tegas dalam memimpin” imbuhnya.

Selanjutnya, Riant berharap dengan adanya acara seperti ini, akan mampu mempengaruhi dan berdampak positif kepada Kemenko Maritim dalam membuat kebijakan yang mampu mentransformasikan bangsa Indonesia sesuai prinsip Nawacita yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo.

“Kebijakan adalah sesuatu yang mentransformasikan bangsa, kita harapkan ketika Kemenko Maritim ini berhasil, maka ini akan menjadi bagian dari revolusi mental Presiden Jokowi, dan kita akan merevolusi mental dari para pembuat kebijakan di Indonesia bahwa membuat kebijakan publik itu tidak susah, tidak pelik bahkan dapat dilakukan dengan baik, efisien dan menyenangkan. Dan itu akan menjadi bagian dari penghebatan Indonesia,” pungkasnya.