Maritim - Jakarta, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menggandeng Bank Dunia dalam upaya mengembangkan energi bersih melalui pembangunan Solar Parks. Solar Park adalah area yang dialokasikan untuk pengembangan energi terbarukan dengan memanfaatkan tenaga surya sebagai  Pembangkit Listrik.

Energi terbarukan telah menjadi perhatian Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Sama halnya dengan Bank Dunia yang terus mendorong lebih banyak clean and green energy. Kemenko Maritim dan Bank Dunia dalam lokakarya kerja sama membahas rencana Pengembangan Solar Parks di Indonesia (12/6/2017). Dengan sasaran harga jual listrik PLTS yang dibangun mendekati BPP PLN sebagaimana ditetapkan pada PerMen 12/2017. Dalam kerja sama ini, Bank Dunia  menawarkan kepada  pemerintah daerah untuk berpartisipasi dalam pengembangan PLTS di daerahnya. Konsep ini sukses dibangun di India dan Zambia, dan sangat memungkinkan untuk dibangun di Indonesia.

Sasaran yang akan dicapai dari Kemitraan yang Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia adalah untuk menyusun struktur dan skema Solar Park  dengan harga listrik yang mendekati Biaya Pokok Penyediaan (BPP) PT PLN di sistim kelistrikan Pulau Jawa dan Bali, mengusulkan struktur Solar Park tersebut untuk segera dilelangkan. Kapasitas total yang diharapkan dapat dibangun adalah 500MWp dari total rencana 2 GW. Untuk mewujudkannya, Kemenko Maritim mengundang pemerintah daerah dan stake holder terkait untuk menggali sejauh mana kesiapan  daerah mengembangkan proyek ini didaerahnya masing-masing. Penyediaan lahan masih menjadi kendala, mengingat dibutuhkan lahan yang cukup luas agar layak secara ekonomi.

Total kebutuhan lahan untuk kapasitas 500 MWp adalah sekitar total 750 hektare (rerata 1.5 hektar per MWp). Tergantung kepada jaringan listrik dan ketersediaan lahan, masing-masing lot diharapkan sekitar 40 MWp (60 hektar) sampai 200 MWp (300 hektar) yang memungkinan tercapainya skala ekonomi. Dimana lahan harus sudah clear sebelum proses tender berlangsung.

Kemenko Maritim dan Bank Dunia menargetkan setelah lokakarya ini sudah ada komitmen pemerintah daerah untuk membangun solar park. Meskipun perwakilan pemerintah daerah telah menyatakan minat atas pembangunan Solar Park, Kemenko Maritim dan Bank Dunia memastikan pemerintah daerah untuk menyampaikan minat dan komitmen untuk bergabung dalam skema pembangunan Solar Park  secara resmi. Surat tersebut ditujukan kepada Menko Maritim. Pembangunan PLTS akan menjadi pioner dari sistem pembangkitan nasional, karena pembangunannya yang relatif lebiih cepat bila dibandingkan pembangunan pembangkit listrik terbarukan lain seperti panas bumi. Pembangunan lebih banyak PLTS selaras dengan cita-cita Indonesia dalam pengembangan energi terbarukan. ***