Maritim - Parapat, Pasca dikeluarkannya kebijakan pemerintah mengenai penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), yang meliputi 10 destinasi wisata unggulan, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) langsung bergerak cepat dengan turun meninjau langsung, mencari permasalahan dan mencarikan solusinya.

Khusus mengenai destinasi wisata Danau Toba, menurut Asisten Deputi Bidang Pelayaran, Perikanan dan Pariwisata Kemenko Maritim, Rahman Hidayat, saat ini pemerintah tengah melaksanakan proses lelang terkait dengan master plan dan pengintegrasian pariwisata Danau Toba yang sedang dikerjakan dengan pendanaan dari World Bank.

“Saat ini Pemerintah sedang melakukan pengintegrasian master plan pariwisata Danau Toba dan program nya, sekarang tengah berproses, semoga akhir tahun ini bisa segera diselesaikan kajiannya,” ujarnya pada saat membuka Workshop bertema “Keterpaduan Pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Toba." Hal ini juga sebagai langkah mempercepat pengembangan kawasan wisata Danau Toba, Sumatera Utara, Senin (15-05-2017).

Rahman menjelaskan, saat ini ada tiga masalah krusial dalam pengembangan pariwisata di Danau Toba, masalah-masalah tersebut di antaranya mengenai persoalan minimnya infrastuktur penghubung yang berkoneksi dengan mobilitas wisatawan (aksesibilitas), masalah masih minimnya investor dalam membangun sarana dan prasarana umum bagi wisatawan (amenities) dan persoalan pada kualitas produk wisata yang akan dipromosikan dan dipasarkan (atraksi). Berbagai langkah telah diusulkan dan akan dipertimbangkan untuk menyelesaikan berbagai masalah tersebut (aksesibilitas, amenities, dan atraksi), yaitu dengan akan dibentuknya “Dapur” atau semacam Bank Data yang nantinya berperan sebagai penyedia data dan informasi terkini terkait keputusan mengenai pengembangan pariwisata Danau Toba.

"Diharapkan langkah ini dapat menuntaskan berbagai persoalan selama ini yang masih mengemuka. Sebab kami memandang, tujuan akhir dari pengembangan wilayah-wilayah pariwisata adalah kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat dan bukan pemerintah pusat.  Pemerintah pusat sudah berkomitmen membantu agar roda perekonomian masyarakat setempat dapat bertumbuh," tutupnya.