Maritim - Parapat, Kemenko Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) bekerja sama dengan Kemenpar, KemenPUPR, Kemen ATR/BPN, Kemenhub, Provinsi Sumatera Utara, Badan Otorita Pengembangan Danau Toba dan Ikatan Ahli Perencanaan, pada tanggal 15 Mei 2017 bertempat di Hotel Inna Parapat, Toba Samosir, Sumatera Utara menghelat Workshop "Keterpaduan Pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Toba".

Dalam sambutannya, Asisten Deputi Pelayaran, Perikanan, dan Pariwisata Kemenko Maritim, Rahman Hidayat, yang hadir mewakili Deputi Kordinator Bidang Infrastruktur mengatakan bahwa tujuan workshop ini adalah untuk menemukan permasalahan dan mencari solusi terbaik, dengan menggandeng seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terkait.

“Kami Kemenko Maritim melihat acara ini sangat strategis, minimal kami terbantu karena perencanaan ini bukanlah tugas jangka pendek, dan bukan hanya untuk pemerintahan Presiden Jokowi. Sehingga perlu dalam proses perjalanannya ada semacam dinamika dan interaktif dari pihak terkait, agar kami dari pemerintah pusat tidak akan salah langkah dalam mengambil keputusan, “ ujarnya pada saat membuka workshop, Senin (15-05-2017).

Lebih lanjut, tambah Rahmat, dengan adanya workshop ini, harapannya akan terbangun pola perencanaan kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, sehingga dapat disusun suatu perencanaan yang mengikuti proses sesuai kaidah-kaidah perencanaan positif, dengan tujuan dapat menjadikan kawasan wisata Danau Toba memiliki nilai keunggulan kompetitif. Rahman juga mengatakan saat ini pemerintah pusat sedang dilakukan perintegrasian /master plan tentang pariwisata danau toba dan sedang berproses lelang yang mudah-mudahan akhir tahun ini keluar."

Dari sepuluh destinasi wisata prioritas, di mana enam di antaranya berupa Badan Otorita Pariwisata,  BOP Danau Toba yang Perpresnya ditandatangani Presiden tanggal 1 Juni 2016, merupakan BOP pertama yang terbentuk. BOPDT akan menjadi model pengembangan dan sebagai benchmarking Badan Otorita Pariwisata lainnya.  Ini menjadi tantangan kita bersama agar pengembangan Toba ini bisa berjalan sesuai rencana, imbuhnya.

Sejalan dengan pernyataan Rahman, Ketua Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) sangat mengapresiasi. Proses yang baru kali pertama diadakan di Indonesia ini, dengan melibatkan 80 perencana terbaik dari seluruh Indonesia, dinilainya berimplikasi positif.

“Dengan demikian, rencana pariwisata Danau Toba mendapatkan masukan dari berbagai keahlian dan pengalaman di daerah lain,” jelasnya.

Topik yang diangkat dalam Workshop pengembangan Danau Toba ini Terdapat 3 (tiga) isu utama yang dibahas yaitu, aspek aksesibilitas, amenitas, dan atraksi. Untuk aksesibilitas, isu yang mengemuka adalah minimnya sistem infrastruktur yang terhubung dengan pola mobilitas wisatawan. Sementara dalam hal amenitas, akar persoalannya terletak pada minimnya investasi sarana wisata. Dan dari sisi atraksi, masalahnya terletak pada kualitas produk wisata yang akan dipasarkan.

Seperti diketahui, pembangunan pariwisata nasional menjadi salah satu agenda pembangunan prioritas pemerintah hingga 2019. Pemerintah menargetkan dapat mendatangkan 20 juta wisatawan mancanegara, membuka 13 juta lapangan kerja, dan meningkatkan kontribusi sektor pariwisata menjadi 15% terhadap PDB nasional.

Langkah kunci yang diusulkan oleh peserta workshop, antara lain adalah pembentukan dapur atau semacam Bank Data bersama dalam keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur secara berkesinambungan. Nantinya, dapur ini berperan sebagai penyedia data dan informasi terkait keputusan pembangunan wisata Danau Toba. Diharapkan dari workshop ini dihasilkan rumusan langkah-langkah yang mampu mengatasi akar persoalan yang selama ini mengemuka.

Kawasan Pariwisata Danau Toba adalah salah satu dari 3 (tiga) kawasan yang diprioritaskan pembangunannya. Salah satu danau Geopark terbesar di dunia ini terbentang di 8 daerah kabupaten dengan potensi atraksi wisata yang beragam. Salah satu target pembangunan destinasi pariwisata Danau Toba ini adalah 1 juta wisatawan mancanegara dan membawa total investasi US$1 miliar. Tujuan akhir pengembangan destinasi wilayah pariwisata adalah kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat, bukan pusat.