Maritim - Jakarta, Dalam gelaran Second IORA Ministerial Blue Economy Conference, bertema “Financing Blue Economy” di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (8/5/2017), Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, IPTEK dan Budaya Maritim Safri Burhanudin mengatakan Pemerintah  Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) akan lebih meningkatkan kerjasama antar negara di wilayah Samudera Hindia demi menangani darurat sampah plastik.

Menurutnya, masalah sampah plastik , utamanya yang berada di lautan sudah menjadi masalah bersama dan tidak mengenal batas negara. Oleh karenanya, lanjut  Safri, melalui pertemuan tingkat menteri global ini diharapkan akan lahir suatu kerjasama untuk menangani dan menyelesaikannya secara bersama-sama.

wilayah-wilayah yang potensial menghasilkan sampah plastik. Kemudian dari hasil tracking itu nantinya akan diketahui apa dan bagaimana  yang akan dilakukan untuk menanganinya, dengan kata lain sampah plastik akan ditangani langsung di daratan sebelum masuk ke perairan.

"Kita akan bertindak preventif sebelum sampah plastik itu lebih jauh masuk ke wilayah lautan, karena kalau sudah di lautan kan lebih mahal biaya penanganannya  dibanding kita menangani langsung di daratan. Biaya penanganan sampah di lautan bisa sepuluh kali lebih mahal,” imbuhnya.

Kedepannya, lanjut Safri, ada dua hal penting yang akan segera dilaksanakan pemerintah, selain terus mengkampanyekan Gerakan Aksi  Bersih, yaitu sebuah kampanye mengenai kepedulian lingkungan dengan melibatkan para pelajar untuk hidup bersih. Selain itu, pemerintah juga akan menguatkan lagi sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah karena selama ini belum terbangun kesepahaman yang baik antata pemerintah pusat dan daerah, perihal kewenangan penanganan sampah di sungai yang diakuinya masih terjadi saling lempar tanggung jawab.

“Intinya hal tersebut dilakukan demi memberikan edukasi kepada masyarakat, kami sudah pula melakukan MoU dengan Kemendikbud dalam hal ini untuk mengupayakan kurikulum mengenai kemaritiman. "Baru tanda tangan kemarin pada tanggal 4 mei, jadi kami masuk pada kurikulum maritim yaitu bagaimana dampak sampah," ujarnya.

Selain itu, yaitu bagaimana mensinergikan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. "Kesimpulannya, kita harus perbaiki sinergitas dan regulasi yang ada demi mewujudkan Indonesia Bersih,” pungkasnya.***