Marves - Bali, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melalui Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi adakan workshop/lokakarya bertajuk ‘ASEAN-United Nation Training Workshop on the Law of The Sea’ pada Selasa (12-12-2023).

“Workshop ini menggarisbawahi komitmen bersama untuk memupuk pemahaman, mendorong kerja sama, dan mengembangkan strategi untuk mengatasi permasalahan kompleks seputar kelautan dan hukum laut,” tutur Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim, Radian Nurcahyo.

Asdep Radian menyampaikan bahwa pelaksanaan workshop tersebut membuktikan kuatnya kolaborasi antara Pemerintah Indonesia, Sekretariat AIS Forum, dan Divisi Kelautan dan Hukum Laut PBB (UNDOALOS).

Mengenai workshop terkait hukum laut, United Nations Resident Coordinator in Indonesia, Valerie Julliand menyampaikan bahwa workshop serupa pernah diinisiasi oleh PBB pada 2017 lalu di Jakarta.

“Pelaksanaan workshop dan kehadiran peserta dari sejumlah negara ini perupakan capaian besar bagi PBB dan ASEAN. Karena kita bisa bergerak bersama dan memperluas pengetahuan menegnai hukum laut dengan para ahli yang hadir di sini,” ucap Valerie.

Valerie menambahkan bahwa konvensi PBB mengenai hukum laut (UNCLOS) telah mengatur hak dan kewajiban suatu negara terkait batas-batas kedaulatan serta pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya di laut.

“Penerapan UNCLOS di Asia Tenggara sendiri penting untuk mengatur terkait zona ekonomi, serta berfokus terhadap pengelolaan sumber daya kelautan di dalamnya. Penerapan UNCLOS dalam menghadapi dinamika perubahan iklim adalah vital,” tambah Valerie.

Perwakilan dari UNDOALOS yaitu Michele Ameri menyampaikan dirinya berharap diskusi dalam workshop yang dilaksanakan pada 12 sampai dengan 15 Desember 2023 tersebut dapat berfokus terhadap penerapan hukum laut dalam menghadapi perubahan iklim dan pemanfaatan laut yang berkelanjutan.

“Keikutsertaan kita semua di kegiatan ini, menunjukan pentingnya peran laut dalam kesejahteraan ekologi, ekonomi, dan sosial di bumi kita ini. Laut bukan sekedar batas negara, namun merupakan sumber kehidupan, perdagangan, dan pertukaran budaya,” sambung Michele.

Ia menyatakan bahwa hal tersebut menjadikan kewajiban kita memelihara dan melindungi lautan demi kepentingan generasi sekarag maupun masa depan.

Pada kesempatan tersebut, Asdep Radian mengutarakan terima kasih kepada perwakilan negara-negara ASEAN (kecuali Myanmar) dan PBB yang telah datang dan mengikuti workshop tersebut. Menurutnya, hal ini mencerminkan dedikasi bersama untuk meningkatkan pemahaman bersama tentang tantangan yang dihadapi negara-negara maritim dan komitmen untuk menemukan solusi berkelanjutan.

“Komitmen Anda dalam mendorong dialog dan pertukaran pengetahuan patut dipuji, dan saya yakin bahwa wawasan yang diperoleh dari pertemuan ini akan berdampak lintas negara, memengaruhi kebijakan dan tindakan di tahun-tahun mendatang,” tambah Asdep Radian.

Menurutnya permasalahan yang dihadapi saat ini melampaui batas-batas geografis dan dibutuhkan solusi dengan pendekatan yang holistik dan inklusif. Asdep Radian menambahkan dengan kolaborasi semua pihak dapat memberikan kontribusi pada upaya global untuk menciptakan lingkungan laut yang lebih sehat dan berkelanjutan.

“Sebagai pembuat kebijakan, keputusan yang kita ambil saat ini akan menentukan masa depan lautan dan berdampak pada jutaan orang yang bergantung pada laut. Oleh karena itu, saya mendorong anda semua untuk menjalani workshop ini dengan pikiran terbuka dan komitmen untuk meninggalkan warisan positif bagi generasi mendatang,” pungkas Asdep Radian.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
No.SP-314/HUM/ROKOM/SET.MARVES/XII/2023